REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Chief Executive Hong Kong Leung Chun-Ying dalam lawatannya ke Hongkong. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi membahas masalah perlindungan tenaga buruh migran Indonesia (BMI) di Hong Kong.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Drawing Room Government House Hong Kong itu, juga telah ditandatangani pula nota kesepahaman bersama terkait upaya perlindungan BMI yang bekerja di Hong Kong.
"Saya menyambut baik adanya nota kesepahaman ini untuk memperkuat perlindungan terhadap buruh migran Indonesia," ucap Jokowi, berdasarkan siaran resmi Istana, Senin (1/5).
Jokowi mengatakan, terdapat sekitar 172.826 Warga Negara Indonesia (WNI) yang kini bermukim di Hong Kong dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah administratif tersebut. Lebih lanjut, Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin Hong Kong yang telah melindungi warga negara Indonesia di Hong Kong.
"Saya mengucapkan terima kasih atas upaya Yang Mulia dalam melindungi warga negara Indonesia di Hong Kong. Saya yakin bahwa Yang Mulia akan terus memberikan perhatian dan perlindungan kepada warga negara kami," ujar Presiden kepada Pemimpin Hong Kong yang sudah dua kali menjabat sebagai Chief Executive itu.
Sementara itu, Chief Executive Hong Kong Leung Chun-Ying menyampaikan bahwa Indonesia merupakan mitra penting bagi Hong Kong. Ia berharap hubungan yang diperkuat tidak hanya hubungan pemerintah dengan pemerintah (G to G), tapi juga business to business (B to B).
"Hal yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan people to people," kata Chun-Ying.
Demikian pula sektor perdagangan dan investasi merupakan hal penting yang perlu terus ditingkatkan karena posisi Hong Kong sebagai Hub yang berhubungan dengan China daratan dan dunia. Chun-Ying juga menyampaikan komitmen pemerintah Hong Kong untuk meningkatkan perhatian dan perlindungan terhadap BMI.
"Pekerja Indonesia merupakan bagian dari komunitas kami," ucap Chun-Ying.
Sementara itu di bidang perdagangan dan investasi, Presiden menyampaikan bahwa Hong Kong kini merupakan penyumbang investasi asing terbesar ke-4 di Indonesia.
Nilai investasi Hong Kong di Indonesia tercatat sebesar 2,25 milyar dollar Amerika pada 2016, meningkat lebih dari dua kali lipat nilai investasi pada 2015 yang sebesar 691,2 juta dollar Amerika. Jokowi pun mendorong Hong Kong terus meningkatkan investasinya di proyek infrastruktur di Indonesia.
"Pemerintah Indonesia berkeinginan melanjutkan perbaikan iklim usaha yang kondusif, untuk itu saya berharap Yang Mulia dapat mendorong sektor bisnis di Hong Kong untuk berinvestasi di proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk yang berada di luar pulau Jawa," jelasnya.
Di bidang perdagangan, total nilai perdagangan kedua belah pihak meningkat dari 3,87 milyar dollar Amerika pada 2015 menjadi 3,91 milyar dollar Amerika di 2016. Presiden Jokowi berharap dengan berdirinya Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO) di Jakarta akan berkontribusi terhadap meningkatnya transaksi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Hong Kong, termasuk investasi sektor industri kreatif Hong Kong ke Indonesia.
"Saya juga menyambut baik tercapainya ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement yang akan ditandatangani oleh menteri ekonomi negara anggota ASEAN dan Hong Kong pada semester kedua tahun ini," ujarnya.
Di akhir pertemuan, Jokowi juga menyampaikan bahwa ia menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman bersama di bidang kebudayaan.
"Saya yakin perjanjian ini dapat memperkuat kerja sama di bidang seni dan budaya, meningkatkan rasa saling menghormati dan pengertian dalam hubungan pertemanan antar warga negara kita," katanya lagi.
Setelah menyaksikan penandatanganan Pernyataan Bersama mengenai Kerja Sama di bidang Ketenagakerjaan antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Secretary Labor Hong Kong, Presiden juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman di bidang Kebudayaan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Secretary for Home Affairs Hong Kong. Dalam pertemuan ini, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika