Ahad 30 Apr 2017 23:34 WIB

PKB Desak Pemprov Relokasi Korban Bencana Magelang

Warga menyaksikan lokasi becana banjir bandang di Dusun NIpis, Sambungrejo, Grabag, Magelang, Jateng, Minggu (30/4).
Foto: Antara/Anis Efizudin
Warga menyaksikan lokasi becana banjir bandang di Dusun NIpis, Sambungrejo, Grabag, Magelang, Jateng, Minggu (30/4).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merelokasi para korban bencana alam di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dengan mencarikan tempat yang lebih aman hingga dapat segera pulih dari trauma psikis, dan bangkit secara ekonomi.

"Kebijakan relokasi yang baik, dapat membantu korban bencana alam segera bangkit, dari aspek psikis dan ekonomi," kata Karding dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad (30/4).

Dia juga mendesak Pemprov Jateng menyiapkan aturan untuk kebijakan relokasi, dengan prioritas pemulihan ekonomi dan psikis korban.

Menurut dia, relokasi bisa dilakukan secara permanen atau sementara, untuk relokasi permanen sebaiknya ditujukan ke korban bencana yang wilayahnya tidak layak sebagai tempat hunian karena kemungkinan berulang bencana alam yang lebih membahayakan.

"Atau terhadap korban yang trauma berat, sehingga tidak dapat lagi menjalankan hidup dengan normal di wilayah bekas bencana tersebut. Sedang relokasi sementara, sampai pembangunan kembali daerah bencana selesai, dan korban secara psikis juga telah siap kembali," ujarnya.

Karding menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap korban bencana alam sangat diperlukan agar orang yang bertahan dari bencana tidak menjadi korban kedua kalinya secara sosial, karena minimnya sokongan kebijakan yang ramah korban bencana alam.

Dia menilai Pemerintah harus memberikan bantuan tuntas hingga korban dapat kembali ke kehidupan normal karena negara harus dirasakan benar kehadirannya saat rakyat mengalami bencana.

"Untuk itu, Pemprov Jateng harus memperkuat pembaharuan pemetaan wilayah rentan bencana secara berkala, apalagi Jateng termasuk daerah rawan. Berdasar data BNPB, dari 35 kabupaten/kota Jawa Tengah, 28 diantaranya masuk dalam peta rawan bencana," katanya.

Ketua Fraksi PKB MPR RI itu menjelaskan inovasi antisipasi bencana alam harus dilakukan Pemprov Jateng termasuk dengan mulai menggunakan teknologi komunikasi dan informasi, untuk kesiap siagaan, mitigasi hingga edukasi warga.

Dia menilai kebijakan dan anggaran tanggap bencana di Provinsi Jawa Tengah harus masuk dalam prioritas provinsi tersebut.

Sebelumnya banjir bandang menerjang Dusun Nipis di Desa Sambungrejo, dan Dusun Deles, Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Sabtu (29/4) pukul 15.00 WIB.

Basarnas Provinsi Jawa Tengah menyebutkan, bencana itu menyebabkan lima orang meninggal dunia dan tiga warga mengalami luka-luka.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement