REPUBLIKA.CO.ID, SUMEDANG--Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sumedang (DSPPPA), serahkan bantuan sosial bantuan berupa SK penerima bantuan stimulan perumahaan swadaya (BSPS) 2017, bantuan sosial permakanan bagi klien panti sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada ribuan masyarakat di Kabupaten Sumedang.
Penyerahan bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Asisten Pembangunan Ir. H. Dede Hermasah, M.Si disela-sela pelaksanaan apel pagi di lingkungan DSPPPA, Jumat, (28/4). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sumedang beserta jajaran, para Camat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tagana, Operator dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta tamu undangan lainnya.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sumedang, Dr. Dady Mulyadi, dalam laporannya menyampaikan, sesuai dengan permensos RI nomor 08 tahun 2012, terdapat 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan 12 jenis potensi Sumber Kesejahteraan sosial (PSKS).
“Adapun untuk program pada tahun 2017 ini, DSPPPA Kabupaten Sumedang diantaranya yaitu sebagai berikut, penanganan rehabilitasi RUTILAHU bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu dengan program bantuan stimulan perumahan swadaya, dimana pada tahun ini kita mendapat bantuan dari pemerintah pusat untuk tingkat kerusakan sedang sebesar 10jt dan kerusakan berat 15jt untuk 288 unit yang tersebar di 5 desa di Kecamatan Pamulihan.” Papar Dady dalam siaran pers yang diterima Republika, Jumat (28/4).
Menurut Dady, DSPPPA juga menyalurkan bantuan sosial permakanan klien panti sosial / lembaga kesejahteraan sosial (LKS) di Kabupaten Sumedang untuk 15 panti. Menurutnya, total bantuan yang diberikan sebesar Rp. 1.222.750.000,- untuk 335 klien yaitu Rp. 10.000 / klien per hari selama satu tahun.
“Selain program penanganan rehabilitasi RUTILAHU dan bansos permakanan klien panti sosial, DSPPPA juga memiliki program memberikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia sehat (KIS) untuk 383.399 jiwa dengan premi yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan sebesar 23rb per jiwa per bulan, Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 22.464 jiwa yang pembiayaannya bersumber dari APBD 60 persen dan Provinsi 40 persen, program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Sumedang sebanyak 26.773 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 26 kecamatan serta program Jadup bagi korban bencana alam”, Ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sumedang, H. Eka Setiawan, dalam sambutan yang disampaikan Dede Hermasah mengatakan, Pemerintah Daerah terus berupaya secara optimal untuk mengatasi permasalahan sosial dengan meluncurkan berbagai program. Disampaikan Dede, Pemerintah Sumedang sangat mengharapkan seluruh potensi masyarakat dapat terus digali dan diberdayakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat itu sendiri. “Kami menyadari bahwa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat masih banyak yang perlu dibantu, dan kami menyadari untuk saat ini, belum seluruh dananya dibiayai dari APBD”, Tukasnya.
Kemudian menurut Dede, Pemerintah Daerah dengan terbuka akan senantiasa merespon persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dengan melakukan tinjauan langsung ke lapangan. “Pemerintah daerah akan selalu berkomitmen untuk berupaya mewujudkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat”, Pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika