REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menjamin partainya tidak akan mengadakan musyawarah nasional luar biasa dan memilih ketua umum baru. "Orang yang mewacanakan Munaslub itu tidak benar dan tidak konstitusional," katanya disela menghadiri Rapat Pimpinan Daerah Partai Golkar Jabar, di Kabupaten Karawang, Rabu (26/4).

Idrus menyatakan itu saat menjawab pertanyaan mengenai ucapan Jusuf Kalla yang menyarankan agar Golkar mengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar lantaran sedang terlibat persoalan hukum. Ia mengaku para pengurus DPD Partai Golkar tingkat provinsi se-Indonesia sudah menghubungi dia mengenai persoalan tersebut. 

"Mereka mau ke Jakarta. Hari ini, semua berkumpul untuk memperkuat dukungan kepada Setya Novanto, sekaligus menyatakan tidak ada Munaslub," katanya. 

Selama ini, Idrus mengatakan, Partai Golkar solid dan masih mendukung kepemimpinan Setya Novanto. Bahkan, dalam rapat konsolidasi nasional di Bali beberapa waktu lalu, dewan pembina, dewan kehormatan dan ketua dewan pakar Agung Laksono menyatakan dukungannya kepada Setya Novanto.

Kepastian dukungan terhadap Setya, kata Idrus, saat ini memang menjadi fokus Partai Golkar. Itu dilakukan karena meski diduga terlibat kasus hukum, Setya Novanto membuat Golkar berprestasi. 

Prestasi yang telah dicapai dinilai Setya cukup nampak. Di antaranya pada Pilkada 2017 lalu, Golkar jadi pemenang terbanyak dari seluruh partai politik yang ada. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika