REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Angka kelahiran bayi di Jawa Barat masih tinggi, yakni mencapai 900 ribu setiap tahun. Padahal, saat ini pemerintah sedang gencar ingin mengendalikan jumlah penduduk.
Menurut Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat, Sugilar, jumlah kelahiran di Jawa Barat ini mencapai 18 persen dari angka nasional. Saat ini, jumlah kelahiran di Indonesia mencapai empat-lima juta dalam setiap tahunnya.
Oleh karena itu, kata dia, partisipasi warga terhadap program Keluarga Berencana (KB) perlu ditingkatkan lagi. Apalagi, saat inj jumlah pasangan subur di Jawa Barat sebanyak sembilan juta. Dari jumlah tersebut, yang mengikuti program KB sebanyak 7,1 juta pasangan.
"Warga Jawa Barat yang sudah KB 74 persen," ujar Sugilar kepada wartawan di Bandung, Selasa (25/4).
Menurut Sugilar, saat ini mayoritas warga Jawa Barat menggunakan KB jangka pendek sehingga, berpotensi besar tidak meneruskan program tersebut (DO). "Hampir 6,8 jutanya peserta pil dan suntikan. Potensi DO nya sekitar 10 sampai 15 persen," katanya.
Oleh karena itu, Sugilar mengimbau masyarakat menggunakan KB jangka panjang dengan cara implan dan spiral. Dengan jangka panjang ini, warga akan terhindar dari faktor lupa atau malas berKB.
"Kalau minum pil kan bisa saja lupa minum. Kalau disuntik tiga bulan sekali, bisa saja timbul rasa malas menyuntiknya, meski keinginan berKB besar," katanya.
Tak hanya persoalan pada pengguna, kata Sugilar, gangguan distribusi alat kontrasepsi jangka pendek ini pun menjadi penyebab DO warga dari program KB. "Karena terlambat satu-dua hari saja, itu bisa berisiko," katanya.
Selain mengarahkan warga agar menggunakan KB jangka panjang, menurut Sugilar, pihaknya pun gencar menyosialisasikan program tersebut ke masyarakat. Salah satunya melalui pencanangan Kampung KB yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo di Cirebon pada 2016 kemarin.
"Persoalan KB di Jawa Barat tidak hanya kontrasepsi, tapi sekarang lebih kompleks, yakni menyangkut kependudukan," katanya.
Selain program KB, kata dia, BKKBN akan memberi informasi mengenai pentingnya administrasi kependudukan, seperti pengurusan akta kelahiran dan KTP. Tak hanya itu, Ia pun memastikan Kampung KB ini akan mengajak warga akan pentingnya mengenyam pendidikan.
"Jangan sampai ada anak usia sekolah, tapi tidak sekolah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika