REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Tasikmalaya tak menampik semakin berkurangnya lahan pertanian. Bahkan dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, Kota Tasikmalaya kehilangan lahan pertanian sebanyak 222 hektare per tahunnya.
Kabid Pangan Distankan Agus Burhanudin menyebut lahan pertanian di Kota Tasikmalaya tinggal 5.990 hektare. Jumlah itu tersebar di hampir semua Kecamatan. Namun berdasarkan Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2016-2036, alokasi jumlah lahan pertanian terus menciut. Sehingga nantinya, hanya tinggal tersisa 1.002 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
"Lahan pertanian mesti dipertahankan khususnya yang lahan berpengairan teknis, meski pengurangan dirata-rata dari delapan tahun ke belakang 222 hektare per tahun. Apalagi dari RTDR sudah ada patok zona untuk pertanian, pabrik, dan lain-lain," katanya pada Republika, Selasa (25/4).
Guna mencegah semakin berkurangnya lahan pertanian, pihaknya tengah menggodok rancangan Perda soal LP2B. Ia mengungkapkan sudah melakukan studi banding ke Lombok karena berhasil menerapkan LP2B dengan baik. Menurutnya, melalui Perda maka lahan pertanian dapat diproteksi secara dini sebelum dialihfungsikan. Untuk saat ini, rancangan Perda tengah digodok bersama Bapeda dan DPRD.
"Lahan pertanian betul-betul cepat hilang karena Lombok menjadi destinasi wisata, jadi mereka cepat buat Perda biar lebih aman lahan pertaniannya," ujarnya.
Selain Perda, ia berjanji akan memberi kemudah bagi petani seperti dalam hal perolehan pupuk bersubsidi maupun sertifikat lahan. Bahkan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan pertanian juga digratiskan. Sebagai balasannya, ia meminta agar petani tidak menjual lahannya. Sebab, ia menyadari semakin minimnya lahan pertanian tak hanya berpeluang mengganggu produksi pangan, melainkan juga mendatangkan banjir. Bahkan, air tanah pun bisa ikut berkurang karena tak ada lagi lahan persawahan sebagai area resapan.
"Para petani harus sadar lahan berkelanjutan ini punya masyarakat, jadi jangan dijual, terutama untuk sawah mesti dipertahankan sebagai daerah resapan kalau tidak ada sawah bahaya sekali potensi banjir meningkat dan masalah resapan air tanah," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika