REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat bertekad menghadirkan Pilgub dan Pilkada yang aksesnya ramah bagi seluruh kalangan. Termasuk bagi penyandang disabilitas yang juga memiliki hak politik seperti masyarakat lainnya.
Mewujudkan pemilu akses bukan hanya ditunjang dengan sosialisasi dan fasilitas yang ramah disabilitas. Keterlibatan penyandang disabilitas sebagai panitia penyelenggara pemilu juga menjadi kunci utama suksesnya Pilkada yang ramah disabilitas.
Hal ini disampaikan Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI) Syamsul Nasri (58). Syamsul menilai dengan terlibatnya penyandang disabilitas maka program KPU dapat tepat sasaran.
"Libatkan kami (penyelenggara pemilu). Paling satu dua penyandang disabilitas yang inteleknya masih kuat," kata Syamsul di Kota Bandung, Senin (24/4).
Mantan anggota TNI ini mengatakan penyandang disabilitas bisa ditempatkan baik di lingkungan KPU ataupun petugas di wilayah masing-masing penyelenggara Pilkada. Tidak harus sebagai pegawai struktural dalam KPU.
Dengan keterlibatan tersebut maka akan lebih memahami kebutuhan penyandang disabilitas dalam pemilu. Sehingga program yang disasar untuk difabel bisa tepat sasaran.
"Selama ini KPU masih kurang sosialisasi pada kami. Baru mengundang dua atau seminggu sebelum hari H. Sosialisasi ada tiga bulan sebelumnya tapi begitu saja tidak sampai informasinya," ujarnya.
Ia pun berharap perwakilan tersebut dapat mewakili suara penyandang disabilitas di seluruh daerah. Sehingga dapat memenuhi hak politiknya dengan nyaman dan sukses.
Diharapkannya dengan kebijakan ini maka tingkat partisipasi difabel dalam pelaksanaan Pilkada serentak dan Pilgub 2018 mendatang bisa semakin meningkat. "Semua punya hak yang sama dan semoga bisa diakomodir," harapnya.
Ia juga berharap Pilkada yang ramah difabel benar terwujud. Dari mulai sarana dan prasarana yang mendukung penyandang disabilitas menyalurkan hak pilih, serta sosialisasi yang menyeluruh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
