REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) membuka Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan MUI melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat di Hotel Grand Sahid Jaya pada Sabtu (22/4). Saat memberikan pidato pembukaan, Jokowi menyampaikan akan mengganti menteri yang tidak bekerja sesuai target.

"Saya bekerja selalu memakai target, pak menteri enggak pernah bertanya kepada saya, pak targetnya terlalu besar. Itu urusannya menteri," kata Jokowi saat berpidato di pembukaan Kongres Ekonomi Umat, Sabtu (22/4). 

Ia mengungkapkan, target-target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, digeser, dicopot dan yang lain-lainnya. Sebab, menurut Jokowi, jika tidak diberi target yang konkret, sampai kapan proses sertifikat untuk 126 juta bidang tanah akan berlangsung kalau setiap tahun hanya dikeluarkan 400 sertifikat.

Menurutnya, ketika rakyat tidak memiliki sertifikat tanah, akan menyebabkan rakyat tidak bisa mengakses kepada permodalan. Karena mereka tidak memiliki jaminan. 

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan, ada 126 juta bidang tanah, yang baru disertifikatkan baru 46 juta bidang tanah. Jokowi menerangkan, artinya masih 60 persen lebih bidang-bidang tanah yang ada di negara Indonesia belum disertifikatkan. 

Kalau dilihat kenapa tanah di daerah dan desa belum disertifikatkan, menurutnya karena rakyat tidak memiliki biaya untuk mensertifikatkannya. "Saya telah menargetkan kepada Menteri Agraria dan BPN yang biasanya setahun hanya mengeluarkan 400 sertifikat, tahun ini lima juta sertifikat harus keluar untuk rakyat, tahun depan tujuh juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi sembilan juta sertifikat harus bisa dikeluarkan, untuk rakyat," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika