REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 24 tahanan dari dua polsek di Jawa Timur kabur dalam sepekan terakhir. Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan kejadian ini menunjukkan lemahnya sistem penjagaan tahanan di wilayah hukum Polda Jawa Timur.
"Dari sini terlihat bahwa kepedulian jajaran kepolisian di Jatim sangat rendah, akibatnya dalam waktu yang hampir bersamaan sebanyak 24 tahanan kabur dari dua kantor polisi," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Jumat (21/4).
Ironisnya, kata di! kaburnya ke 24 tahanan itu hampir sama modusnya yakni merusak plapon dan menggergaji sel tahanan. Neta melihat dari kasus ini bisa disimpulkan betapa tidak pedulinya jajaran kepolisian di Jatim terhadap sistem keamanan di sel tahanan.
"Padahal untuk bisa kabur, ada proses panjang yang dilakukan para tahanan, mulai dari memasukkan barang untuk merusak plapon dan menggergaji besi sel hingga proses perusakan dan pelarian dari sel tapi kenapa aparat kepolisian bisa abai," kata dia.
Neta mengatakan hal ini terjadi akibat jajaran aparat tersebut tidak peduli pada tempatnya bertugas sehingga tidak memiliki kepekaan. Mereka mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, yakni menjaga para tahanan dengan ketat. Dia menilai tindakan tegas yang dilakukan tidak cukup hanya dengan mencopot kepala tahanan atau kapolsek atau kapolresnya saja.
"Kapolri juga harus mengevaluasi kinerja kapolres dan kapoldanya. Ini perlu dilakukan karena para tahanan itu kabur dari kota yang tergolong besar," ujarnya.
Artinya, kata Neta, sistem dan kinerja polisi di kota besar jelas berbeda dengan polisi di pedalaman. Jika polisi di kota besar tidak becus menjaga keamanan di 'rumahnya', bagaimana masyarakat bisa berharap polisi itu menjaga keamanan di tempat lain seperti keamanan di lingkungan masyarakat.
Menurut dia, jajaran kepolisian harus menyadari untuk menangkap dan memburu tersangka agar bisa dimasukkan ke sel tahanan, Polri harus mengeluarkan dana yang cukup besar.
Jika tahanan yang sudah ditangkap kemudian bisa melarikan diri dari kantor polisi, bukan hanya dana yang besar lagi yang harus dikeluarkan Polri, tapi juga akan membuat takut masyarakat. Sebab bukan mustahil penjahat yang kabur itu akan lebih nekat lagi dalam beraksi menteror masyarakat.
"Sebab itulah, jika ada tahanan yang kabur dari kantor polisi tak cukup hanya kapolseknya yang dicopot tapi kapolres dan kapoldanya juga harus dievaluasi. Tujuannya agar kinerja, sistem, tingkat kepedulian dan pengawasan yang dibangun kapolres maupun kapoldanya bisa diukur," jelasnya.
Neta menyebut apabila ternyata kinerjanya rendah dan buruk, pimpinan kepolisian di daerah di mana tahanannya kabur secara berturut-turut harus dicopot dan diganti dengan perwira yang mau bekerja serius, terutama dalam menjaga keamanan di 'rumahnya'.
Ikuti Whatsapp Channel Republika