REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Jakarta Pusat, tidak dapat menggunakan hak pilih mereka. Dari total 2.826 tahanan, hanya 464 tahanan yang valid dan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian dari 464 tahanan, ada 58 tahanan yang tidak valid.
Kepala Seksi Pelayanan Rutan Salemba, Riski Burhanudin mengatakan pemilih yang tidak valid, ada yang sudah dipindahkan rutannnya, ada juga yang meninggal. "C6 ada yang tidak terbagi, ada yang dikembalikan. Tetapi Pilkada kedua ini, para tahanan lebih antusias dibanding Pilkada putaran pertama," jelasnya di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat, Rabu (19/4) siang.
Riski menjelaskan, penyeleksian calon DPT melalui scanning dari data base ketika tahanan dipindahkan ke Rutan. Karena setiap tahanan baru, harus melaporkan Surat Perintah Penahanan, disitu tertera lengkap semua data tahanan. Kemudian setelah diinput ke data base, semua diserahkan ke KPU.
Terkait alasan ribuan tahanan tidak bisa menyuarakan pilihannya, Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat, tidak mengetahui betul. Pasalnya, yang menentukan DPT adalah KPU pusat, sementara pihaknya hanya menjalankan pelaksanaan Pilkada saja.
Hal senada, diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Pertahanan DKI Jakarta, Endang Sudirman. Terkait ribuan pemilih yang tidak bisa ikut Pilkada, pihaknya sudah coba ajukan ke KPU agar bisa dikaji ulang. Namun, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta sudah menunjukkan surat verifikasi bertuliskan nama 464 tahanan yang berhak ikut Pilkada.
"Kami juga sudah himbau kepada seluruh keluarga tahanan, agar membantu membawakan C6 dan fotocopy KTP. Tetapi, hanya sebagian kecil yang menggubris. Alasannya banyak sekali," jelasnya.
Walaupun sebagai tahanan, Endang mengatakan, harus tetap memberikan kesempatan berpolitik kepada mereka. Tetapi ada yang berbeda dari Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat itu pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini. Di sana hanya terdapat satu TPS, padahal sebelumnya ada dua TPS.
Kondisi tersebut, dijelaskan Endang, lantaran dengan satu TPS saja sudah cukup. Dari jumlah DPT yang turun, pada putaran pertama ada 859, sementara putaran kedua berkurang hingga setengahnya. Itu pun, hingga pukul 12.00 WIB tadi, baru 350 orang yang sudah menyuarakan pilihannya.
"Sisanya masih terus kami panggil dengan pengeras suara, atau kalau memang ada yang tidak mau memilih, itu hak mereka. Karena ini kan rutan ya, yang penting kami sudah ajak mereka untuk ikut serta dalam Pilkada," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
