Selasa 18 Apr 2017 07:58 WIB

FPKS: Aktivitas Wirausaha Perlu Dikembangkan

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Jazuli Juwaini pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Tugas DPR RI sebagai Pejuang Aspirasi Rakyat” yang akan diselenggarakan di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Selasa (17/11).
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Jazuli Juwaini pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Tugas DPR RI sebagai Pejuang Aspirasi Rakyat” yang akan diselenggarakan di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI, Selasa (17/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI yang juga Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menginginkan Indonesia dapat mengembangkan aktivitas kewirausahaan. Menurutnya, ini penting sebagai tanda menuju negara maju, sebab di negara berkembang umumnya lebih bergantung kepada pemerintahnya.

"Sayangnya realitas kewirausahaan bangsa kita masih jauh terbelakang," kata Jazuli dalam acara diskusi di Jakarta, Senin (17/4).

Jazuli memaparkan bahwa Indonesia baru memiliki sekitar 1,5 persen dari keseluruhan populasi yang bergerak di bidang wirausaha. Jumlah tersebut, lanjutnya, masih jauh dari ideal karena di kawasan Asia Tenggara sendiri, misalnya di Singapura di mana sebanyak tujuh persen populasi adalah wirausaha atau pengusaha.

Selain itu, ujar dia, negara lainnya di ASEAN antara lain Malaysia lima persen, Thailand empat persen, dan Vietnam tiga persen. Ia mengingatkan bahwa di negeri ini, ketimpangan masih tinggi.

Untuk itu, Fraksi PKS juga telah menginisiasi RUU Kewirausahaan Nasional dalam rangka mempercepat dorongan untuk mengembangkan kewirausahaan di Tanah Air, terutama bagi mereka yang masih termarjinalkan.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan meningkatkan kewirausahaan terutama bagi generasi muda adalah solusi dalam rangka mengatasi kesenjangan ekonomi yang terjadi di Tanah Air. "Kesenjangan bisa dikurangi dengan munculnya lebih banyak pengusaha pengusaha muda," kata Zulkifli Hasan.

Ketua MPR juga menyinggung peran lembaga keuangan untuk mengurangi kesenjangan dengan cara mempermudah akses permodalan sekaligus memberikan pelatihan bagi pengusaha di tingkat lokal. Zulkifli juga mengusulkan kebijakan redistribusi lahan untuk rakyat melalui revisi UU Agraria karena kepemilikan tanah dinilai merupakan hal yang esensial bagi rakyat agar dapat berdaya dan produktif.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement