REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai video kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ahok-Djarot tak etis ditayangkan. Dalam video kampanye tersebut, digambarkan adanya aksi demonstrasi mencekam yang dilakukan oleh umat Islam.
“Itu memang pernah terjadi Mei 98. Bahwa ada pelanggaran HAM berat terhadap etnis tertentu di Jakarta,ya. Itu sebagai story telling saja. Kita juga kaget kok videonya bisa gitu banget. Itu kalau menurut kita secara etis, nggak,” kata Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, di kantor LBH Jakarta, Rabu (12/4).
Kendati demikian, dalam penayangan video kampanye tersebut, ia menilai tak ada pelanggaran hukum di dalamnya. Namun, ia menilai, seharusnya video tersebut tak perlu ditayangkan sebab menurutnya tak pantas secara etika.
Begitu juga dengan pernyataan Ahok terkait surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Nelson menilai secara etis pernyataan tersebut tak pantas disampaikan. Namun, sambung dia, tidak ada pelanggaran hukum di dalam pernyataan itu.
“Kita lihat di seluruh dunia pasal-pasal penistaan agama itu dijadikan alasan untuk merepresi mereka-mereka yang minoritas, di Pakistan, Timur Tengah. Jadi ya itu gak pas lagi kalau misalnya dia menghina, dianggap penghinaan agama,” ujar dia.
Pengacara dari LBH, Yunita menyayangkan adanya kampanye berbau SARA. Ia berharap, partai politik dapat bertanggungjawab dalam melakukan kampanye dengan tidak membawa masalah SARA. “Bertarunglah secara jujur jangan mempertaruhkan minoritas,” kata Yunita.
Seperti diketahui, dalam video kampanye Ahok-Djarot yang berdurasi lima menit 33 detik, terdapat adegan yang memperlihatkan ibu dan anak yang merasa terancam terhadap massa aksi yang tengah berunjuk rasa.
Kemudian, pada menit kedua detik 55, adegan tersebut kembali diulang. Dan menunjukan adegan orang-orang melakukan aksi dengan mengenakan pakaian koko putih, memakai surban dan peci, serta membawa spanduk bertuliskan ‘Ganyang Cina’.
Ikuti Whatsapp Channel Republika