REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertindak serius untuk mengawasi transaksi keuangan mencurigakan, baik yang dikirimkan kepada perorangan, perusahaan maupun yayasan. Tujuannya, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme di Tanah Air.
Hal itu terungkap usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BNPT dan PPATK tentang Kerjasama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (12/4). Dalam acara itu hadir antara lain Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius, dan Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin.
Komjen Pol Suhardi Alius menjelaskan bahwa PPATK mempunyai punya jaringan di seluruh dunia. Misalnya dengan Australia untuk berbagi informasi. BNPT maupun PPATK menurutnya bisa saling inisiatif mencari informasi transaksi-transaksi mencurigakan.
“BNPT kan punya taskforce yang ada di bawah pimpinan PPATK. Kita dapat person-person mencurigakan, kita berinisiatif minta inquiring ke PPATK. Pak tolong dilacak itu (aliran dana),” ujar Kepala BNPT dalam acara tersebut.
Mantan Kabareskrim Polri ini juga menjelaskan, PPATK sendiri juga bisa meminta kepada BNPT untuk mem-profiling. “Misalnya kok transaksi ini rasanya tidak pas. PPATK bisa minta kami untuk mempfrofiling. Sebab, bisa saja nanti dana tersebut ditransfer ke person, bisa juga yayasan atau korporasi. PPATK juga bisa minta profiling ke negara pengirim, kita juga bisa mem-profiling seperti berapa kali transfer, kita analisis,” kata alumni Akpol tahun 1985 ini menjelaskan
Mantan Kapolda Jawa Barat dan Kadiv Humas Polri ini mengakui kalau kelompok teroris jaman sekarang ini juga telah menguasai teknologi bidang perbankan. Dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa kemajuan teknologi mempunyai impiliaksi positif dan juga negatif. Kepala BNPT pun mencontohkan pelaku terorisme Bahrunnaim yang telah menggunakan teknologi tinggi seperti paypall atau bitcoin.
“Itu teknologi tinggi. Paypall pembayaran vitrual yang bisa dipakai transaksi pengguna internet. Bitcoin mata uang digital dan diedarkan daring, tanpa ada otoritas yang mengatur. Untuk itu perlu terobosan bagaimana kita deteksi dalam bidang pencegahan supaya tidak mengalir. Banyak cara dari mereka untuk menggalang dana terhadap tindakan yang tidak kita harapkan,” kata mantan Sekretaris Utama Lemhanas ini.
Di Indonesia sendiri menurut Kepala BNPT, sosok Bahrunnamim bisa dikatakan paling melek teknologi. “Perintahnya semua melalui saluran IT. Mereka punya divisi IT. Kita sendiri juga punya divisi IT, kita tak boleh lengah. Kalau lengah yang terganggu NKRI. Mereka selalu cari cara baru untuk hindari deteksi. Kita mesti waspada,” kata Kepala BNPT.
Ikuti Whatsapp Channel Republika