REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan bahwa stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia harus dijaga bersama-sama di tengah perubahan fenomena dunia yang tidak dapat dihindari.
"Stabilitas politik dan ekonomi Indonesia harus dipertahankan," kata Tito pada Semiloka bertema Indonesia di Persimpangan antara Negara Pancasila dan Negara Pancasila di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (8/4).
Di tengah gejolak dunia seperti persoalan ISIS yang menjadi ancaman keamanan di berbagai negara, Indonesia harus mampu mencegah konflik horizontal yang mengancam perdamaian bangsa dalam keberagaman karena Indonesia adalah bangsa yang majemuk.
"Bagaimana kita memperkuat instrumen agar potensi konflik di dalam negeri yang bersumber dari penguatan identitas bisa diredam," ujarnya.
Untuk mencegah perpecahan dan konflik horizontal, Tito merekomendasikan pembuatan instrumen yang kuat agar mekanisme pencegahan konflik berjalan. "Kedua bagaimana mengatasi agar masyarakat 'high class', masyarakat yang mempunyai kekuasaan politik dan media, tidak leluasa membuat manipulasi," ucapnya.
Dia mengatakan selain membuat mekanisme dalam sistem politik, juga diperlukan penguatan aturan-aturan hukum. Aturan-aturan hukum tersebut, lanjutnya, bukan untuk membatasi atau mengurangi demokrasi tapi mendorong tidak terlalu bebas karena kebebasan yang terlalu bebas cenderung menyimpang.
Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perdamaian dalam kemajemukan, penguatan instrumen pencegahan konflik perlu mendapat perhatian. Yang tidak kalah penting, katanya adalah penanaman nilai-nilai Pancasila pada masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Doktrin Pancasila harus kita intensifikasi lagi bukan di-impose, dipaksakan tapi didengungkan betul. Indonesia masih membutuhkan nilai-nilai Pancasila, nilai kebhinnekaan ini perlu terus disampaikan sejak dini," tambahnya.
Tito mengingatkan akan Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan karena masyarakat dan pemimpin bangsa Indonesia sejak dulu memahami bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam dan keberagaman itu dapat saja menimbulkan perpecahan jika tidak ada persatuan.
"Pemuda saat itu (munculnya Sumpah Pemuda) menampikkan semua perbedaan itu dan kemudian mendeklarasikan menjadi satu bangsa, Bangsa Indonesia," tuturnya.
Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk menjadikan masyarakat majemuk dengan berbagai keberagaman seperti suku, agama, dan ras ini menjadi satu dalam Bangsa Indonesia. Semua pihak diharapkan untuk memahami perbedaan, menjunjung toleransi dan persatuan serta mengedepankan kepentingan bersama Bangsa Indonesia.
"Kita tetap harus waspada, terus mengamati, dan menyimak terus potensi yang dapat memecah NKRI baik internal maupun eksternal," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
