REPUBLIKA.CO.ID, HELSINKI -- Pada kunjungan kerja di Helsinki, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya mengatakan studi sawit Parlemen Eropa tidak lengkap. Mosi Parlemen Eropa dinilai Siti telah menyinggung kedaulatan Indonesia.

Pernyataan Siti ini terkait dengan laporan studi sawit Parlemen Eropa, yang secara khusus menyebut Indonesia. Isinya menyatakan bahwa persoalan sawit adalah persoalan besar yang dikaitkan dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat, dan lain-lain. Studi sawit akan dirilis pada pertengahan tahun ini dan Komisi Eropa akan mengadakan konferensi terkait sawit.

Siti Nurbaya menegaskan, studi sawit Parlemen Eropa tersebut tidak lengkap dan tidak tepat dengan potret yang ada untuk Indonesia. Mosi Parlemen Eropa dinilai Siti telah menyinggung kedaulatan Indonesia, karena menuduh dan mengajak pihak-pihak untuk “boikot" investasi sawit dan pindah ke sunflower dan rapeseed.

"Saya kira ini langkah yang tidak pas. Jika dunia berharap Indonesia sebagai bagian penting dalam lingkungan global dan sebagai paru-paru dunia, dunia harus percaya bahwa Indonesia dapat menyelesaikan persoalan dalam negerinya.”

Menurut Siti Nurbaya, kontribusi Indonesia kepada dunia dalam hal lingkungan juga harus diakui. Upaya-upaya untuk mengatasi kebakaran hutan, menata forest governance, upaya-upaya untuk menata tata kelola gambut, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga habitat orang hutan, harimau, gajah, dan lain-lain merupakan kontribusi Indonesia terhadap lingkungan global.

Untuk itu, Siti Nurbaya menyatakan, resolusi dengan nada penghinaan kepada Indonesia dengan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia itu tidak bisa diterima.

“Indonesia akan mampu berhadapan dengan negara manapun di dunia, manakala kedaulatannya terusik,” kata Siti Nurbaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika