REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk masih menunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang masih dilakukan bagi kelanjutan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Meski begitu, produsen semen pelat merah ini tetap berharap ada penilaian tersendiri terhadap apa yang telah dilakukan perusahaan dalam menerapkan kemanfaatan lingkungan dan masyarakat sekitar pabrik.
Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Agung Wiharto yang dikonfirmasi mengatakan, PT Semen Indonesia (persero) Tbk sangat menghormati KLHS terkait dengan pabrik Rembang. Di lain pihak, ia juga berharap KLHS juga berpihak pada perusahaannya. “Karena cara kita menambang dan memperlakukan lingkungan sudah teruji di Tuban,” katanya, usai menghadiri Focus Group Discusion (FGD) bertajuk ‘Mengenali Akar Konflik Pengelolaan SDA Antara Keseimbangan Ekologis dan Pembangunan Berkelanjutan Semen Rembang’ di Semarang, Kamis (6/4).
Menurut Agung, KLHS bakal melihat dari berbagai sisi dan aspek, seperti ekologi, ekonomi, dan sosial. Jadi kalau ketiga-tiganya mendukung, harapannya juga baik bagi masa depan pabrik semen di Rembang.
Ia juga menyampaikan, apa yang PT Semen Indonesia inginkan adalah maju bersama masyarakat. Sehingga pihaknya bisa bekerja dan menjaga daya dukung lingkungan. “Komitmen kita memang seperti itu,” jelasnya.
Dalam forum FGD tersebut, ia menyampaikan bagaimana PT Semen Indonesia ikut menjaga daya dukung lingkungan. Cara menambang seperti apa yang akan menjadikan air semakin lebih banyak. Bahkan, yang dilakukan akan menjadikan lingkungan bisa ditingkatkan kualitasnya.
Ia menyebut hal ini bukan sesuatu yang baru. Namun ini sudah menjadi pekerjaan PT Semen Indonesia sejak lama. Agung pun tidak mau berandai-andai dengan hasil KLHS nanti. “Kalau KLHS hasilnya baik bagi kita dan di sana ada win-win solusi, tentunya pabrik semen Rembang bisa jalan,” tandasnya.
Dalam FGD ini juga terungkap, pabrik semen Rembang menerapkan desain dan teknik penambangan batu gamping yang menjamin peningkatan fungsi lindung kawasan sekungan air tanah (CAT) Watuputih. Semuan ini dilakukan melalui serangkaian kajian dan perencanaan yang matang. Saat ini hasil penerapannya bisa dilihat di lingkungan pabrik Tuban. “Kami tidak main-main dan berkomitmen dalam hal ini,” kata Agung.
Masih terkait dengan CAT Watuputih, Kementeri Energi dan Sumber Daya Lingkungan telah megeluarkan surat terkait dengan hasil klarifikasi dukungan pemetaan sistem aliran sungai bawah tanah CAT Watuputih. Dalam surat bernomor 2537/42/MEM.S/2017 yang ditandatangani Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, dijelaskan bahwa berdasarkan data dan fakta saat ini dapat disimpulkan, tidak ada indikasi aliran sungai bawah tanah di dalam CAT Watuputih.
Dengan begitu, sistem aliran sungai bawah tanah di area ini belum dapat diketahui. Oleh karena itu, area CAT Watuputih ini dinyatakan belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 sebagai syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Benteng Alami Karst (KBAK).
Meski demikian, Kementerian ESDM masih akan menindaklanjuti melalui penelitian dan verifikasi lebih lanjut apabila ada data baru terkait dengan hal ini. Sementara itu, Peneliti Senior LIPI, Hermawas Sulityo melihat ada upaya penyesatan informasi di balik penolakan pabrik semen Rembang. Penyesatan yang dimaksud pertama Rembang tidak masuk kawasan bentang karst Kendeng.
Kedua, soal masih banyaknya stok semen di Indonesia. Menurutnya, stok nasional disebut-sebut mencapai 30 juta ton atau masih banyak. Namun tak banyak yang tahu kalau itu punya asing, Cina, bukan punya Indonesia.
Kalau Indonesia tidak produksi, Cina yang akan kuasai pasar. “Bagaimana kita mau ngomong kemandirian ekonomi kalau bangunan yang ada dibangun dari semen yang diproduksi pihak asing,” katanya.
51 per 49 penguasaan segmen pasar nasional masih di tangan negera sendiri sekarang. Kalau produksi pabrik milik anak bangsa ini tidak jalan, asing akan memproduksi terus. Baik yang di Kalimantan, Holcim, Heidelberg, dan lainnya.
Kedua, jelas Hermawan, ratusan tahun masyarakay di Gunem tak bisa makan, susah, dan miskin. Saat tiba-tiba tanahnya bernilai emas dan perbaikan kualitas hidup ada di depan mata, ada yang ingin tutup. “Artinya apa, ratusan tahun kedepan mereka nggak bisa bangkit. Wong nggak ada posisi tawarnya sama sekali dan yang teriak-teriak nggak ada yang tinggal di situ,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika