REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Advokasi calon gubernur (cagub) dan cawagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat melaporkan Anies Baswedan ke Polda Metro Jaya pada Rabu (5/4) kemarin. Anies dilaporkan dengan tuduhan melanggar Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah.
"Kami melakukan laporan tanggal 5 April, terkait fitnah ke paslon nomor urut dua, pak Anies dan Sandi sering ke warga dan mengembuskan ada paslon tukang gusur, ada 300 kampung digusur, pas ditanya kampung mana, dia nggak punya data, segala cara dilakukan Pak Anies untuk jadi Gubernur," kata Anggota Tim Advokasi, Martin Pasaribu di Jakarta Pusat, Kamis (6/4).
Martin mengklaim, bukti dari pelaporan tersebut adalah berbagai video kampanye Anies yang menyebutkan tentang 325 lokasi yang akan digusur. Sementara, pelaporan yang baru dilakukan saat ini lantaran tim advokasi melakukan pengamatan terlebih dahulu. Dari hasil pengamatan, Anies sudah mulai melakukan kampanye hitam sejak Desember 2016.
"Dari Desember sudah melakukan seperti itu dia. Padahal, sejauh ini pemprov tidak melakukan penggusuran tapi penataan," ujarnya.
"Kampanye itu harusnya omong program, bukan omong kosong. Sebenarnya yang dilakukan relokasi dan untuk menata wilayah. Selama ini pasangan calon sebelah tidak melakukan edukasi politik, tapi lebih banyak lakukan manipulasi," katanya.
Sayangnya, saat ditanyakan ihwal data, timm Advokasi belum memaparkan data milik mereka terkait jumlah titik relokasi selama pasangan yang mereka dukung memimpin ibu kota. Menurut mereka, data tersebut sudah sering disiarkan oleh media baik cetak, daring, ataupun televisi.
"Itu (data relokasi) kan diliput media. Serbatransparan. Masa media tidak punya data. Di Youtube saja ada tiap hari. Kita bisa menjawab, tapi apa betul media nggak tahu itu? Masyarakat sudah tahu titik mana saja direlokasi dari media. Masyarakat Jakarta tiap hari juga nonton TV dan mereka tahu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika