REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut bencana longsor dan banjir merupakan akumulasi proses kerusakan alam.

"Bencana banjir dan longsor, akumulasi proses kerusakan lingkungan yang berlangsung lama," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho kepada Republika.co.id, Kamis (6/4).

Ia menuturkan, sebanyak 24,3 juta hektare (ha) lahan kritis di Indonesia. Berdasarkan data yang ada, laju degradasi hutan rata-rata 750 ribu ha sampai 1 juta ha per tahun. Sementara kemampuan memperbaikinya hanya 250 ribu ha per tahun sehingga butuh puluhan tahun untuk memperbaikinya.

"Laju degradasi lingkungan jauh lebih cepat dari upaya pemulihannya," ujar Sutopo.

Sutopo menjelaskan, kerusakan hutan dipengaruhi sejumlah hal, seperti, meningkatnya kebutuhan lahan yang baik untuk pertanian. Selain itu, pertumbuhan industri maupun permukiman di lokasi itu, tidak diimbangi dengan peraturan tata ruang yang berbasis bencana, termasuk urbanisasi.

Selain itu, masih banyak perilaku masyarakat yang belum memperhatikan lingkungan, seperti, membuang sampah ke sungai dan penebangan liar. Ia meyakini, pemanasan global, perubahan iklim dan cuaca ekstrim telah memperparah dampak bencana. Sementara, kemampuan mitigasi bencana, secara umum, masih belum memadahi, baik struktural maupun tak struktural.

Selama ini, Sutopo mengatakan, berbagai pihak telah mengupayakan pengurangan risiko bencana longsor, dengan reboisasi, konservasi tanah dan air, sosialisasi, pemasangan sistem peringatan dini, pemetaan dan lainnya. Namun, upaya itu kalah cepat dengan faktor penyebab longsor.

"Implementasi penataan ruang merupakan kunci untuk mengurangi risiko bencana longsor," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika