REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Jawa Timur merelokasi korban dan permukiman di sekitar lokasi tanah longsor.
"Mengingat daerah tersebut menyandang status rawan bencana," katanya saat mengunjungi korban longsor di Kabupaten Ponorogo, Ahad (2/4).
Khofifah menilai bencana tanah longsor dipicu meningkatnya lahan kritis, berkurangnya tutupan lahan, degradasi lingkungan, berkurangnya resapan air dan pertanian yang tidak memerhatikan konservasi lingkungan.
Sehingga, menurutnya perlu upaya terstruktur, sistematis, dan massif dalam menangani persoalan itu. Selain itu, ia beranggapan, pihak terkait harus meningkatkan pemahanan masyarakat untuk sadar bencana.
Khofifah menyebut, pengetahuan bencana pada masyarakat relatif meningkat, tetapi belum menjadi sikap dan perilaku serta budaya.
Ia meyakini, perlu adanya aksi reboisasi terhadap sejumlah lahan kritis. Tujuannya, tidak hanya mengurangi potensi tanah longsor, tetapi juga meningkatkan kualitas air, menaikkan posisi muka air tanah, penyediaan air saat kekeringan, dan konservasi sumber daya air tanah.
"Perlu upaya berkelanjutan yang melibatkan semua pihak sehingga kejadian seperti ini tidak terulang," ujar Khofifah.
Kementerian Sosial menyalurkan bantuan senilai Rp 1,34 miliar bagi korban tanah longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bantuan tersebut langsung diserahkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat meninjau lokasi bencana, Ahad (2/4).
Rinciannya, bantuan logistik terdiri dari paket lauk pauk, family kid, food ware, selimut woll, matras, tenda gulung, tenda keluarga dan sandang paket senilai Rp 832 juta. Sementara sisanya, disiapkan untuk santunan ahli waris korban meninggal/hilang sejumlah masing-masing Rp 15 juta dan Rp 5 juta untuk korban luka.
"Sesaat setelah kejadian, Taruna Siaga Bencana (Tagana) langsung dikerahkan untuk membantu evakuasi," jelasnya.
Mensos menyebut, bantuan evakuasi tidak hanya datang dari Ponorogo, tetapi juga wilayah sekitar, seperti Probolinggo,Trenggalek, Nganjuk, Pacitan, Magetan, Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Pun, selain Tagana juga dikerahkan anggota Kampung Siaga Bencana (KSB) Ngebel.
Tagana yang turun, ia menjelaskan, bertugas mendirikan, sekaligus mengelola dapur umum lapangan guna memenuhi kebutuhan logistik korban bencana dan serta relawan. Khofifah menyebut, proses evakuasi yang dilakukan Tagana bersama relawan sempat berhenti karena faktor cuaca, kondisi tanah masih yang terus bergerak dan tidak adanya penerangan karena listrik mati. Selain itu juga karena tidak adanya alat berat untuk membantu menyingkirkan material longsor.
Sementara iti, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak, Kemensos mendorong Pemkab Ponorogo segera menerbitkan SK tanggap darurat. Tujuannya, agar cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 100 ton bisa segera dicairkan. Apabila dibutuhkan, dapat ditambah CBP dari alokasi provinsi dan Kementerian Sosial.
Kemensos, Harry mengatakan, juga menyiapkan tenaga pendamping psikososial dan Tim Reaksi Cepat guna mengatasi trauma bagi korban tanah longsor, terutama keluarga korban yang masih dinyatakan hilang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
