REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu lebih serius dalam menyiapkan permukiman bagi warga Jakarta mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah. Hal ini disampaikan Juru Bicara Tim Pemenangan Anies-Sandi, Triwisaksana di Jakarta, Jum’at (31/3).

Ia menyampaikan bahwa ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang masih terpusat di perkotaan, menyebabkan arus urbanisasi ke kota masih terus terjadi.

''Arus urbanisasi ini bisa menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan jika tidak diiringi dengan penyediaan rumah yang dapat terjangkau oleh masyarakat pendatang ini,'' kata Triwisaksana, dalam rilisnya yang diterima Republika.co.id, Jumat (31/3).

Pria yang akrab disapa Sani ini juga mengingatkan, warga pendatang ini juga beragam strata ekonominya. Tidak semuanya kebutuhan pemukimannya bisa diselesaikan dengan penyediaan Rusunawa seperti yang menjadi program Pemprov DKI saat ini dan kebanyakan menjadi tempat relokasi warga yang digusur.

Saat ini sekitar 49 persen penduduk Jakarta belum memiliki hunian sendiri termasuk warga pendatang tersebut. Sebagian warga pendatang juga memiliki kondisi ekonomi relatif lebih baik dan lebih membutuhkan hunian yang terjangkau dan berstatus milik sendiri.

''Rusunawa yang ada saat ini juga lokasinya jauh dari pusat kegiatan ekonomi, sehingga menyulitkan mereka untuk pergi bekerja,'' katanya. ''Belum lagi transportasi gratis yang disediakan masih sangat terbatas.''

Mengutip pernyataan Sri Mulyani, Triwisaksana menyampaikan, penyediaan permukiman yang terjangkau di perkotaan juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, karena memberikan multiplier effect yang tinggi. Kalau suatu ekonomi ingin membuat pertumbuhan ekonomi dalam negerinya sustainable dan sehat dan disertai daya beli, maka strategi membangun perumahan menjadi sangat penting.

Ikuti Whatsapp Channel Republika