REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Gubernur (Cawagu) DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno berkomitmen untuk menyejahterakan kalangan buruh dan kaum pekerja di kawasan ibu kota, bila terpilih mengemban amanat sebagai pemimpin Jakarta.
"Finalisasi dukungan buruh dan pekerja untuk Anies-Sandi akan dilangsungkan Sabtu (1/3), dan akan ada penyampaian kontrak politik yang telah ditandatangani," kata Sandiaga Uno dalam rilis di Jakarta, Jumat (31/3).
Sandiaga menyampaikan hal tersebut setelah melakukan silaturahim dengan tokoh dan pimpinan buruh pekerja yang tergabung dalam kelompok Koalisi Buruh Jakarta (KBJ). Acara tersebut digelar di Kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (30/1) malam.
Menurut Sandiaga, malam itu adalah pembicaraan awal tuntutan kepada pasangan Anies-Sandi untuk memastikan kesejahteraan buruh dan pekerja di Jakarta. Dia juga mengemukakan, pembicaraan tersebut bertujuan untuk membangun sinergi ke depan agar lapangan kerja semakin tercipta dengan iklim usaha yang kondusif.
Sandiaga mengatakan, KBJ mengeluhkan adanya perbedaan kesejahteraan di beberapa wilayah penyangga, dan kesejahteraannya lebih baik dibandingkan dengan di wilayah ibu kota negara itu. Selain itu, ujar dia, KBJ juga menginginkan meninjau ulang sistem "outsourcing" atau alih daya yang selama ini dirasakan memberatkan.
"Di titik ini kami melihat integrasinya dengan program OK OCE, karena di situ ada penawaran dan permintaan, bagaimana caranya SDM kita bisa lebih bersaing dan produktif ke depan dalam dunia usaha," jelasnya.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama buruh Indonesia sangat peduli dan mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Setiap kasus korupsi harus diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. Tidak boleh tebang pilih. Korupsi merajalela rakyat sengsara. Korupsi dihajar rakyat sejahtera," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (12/3).
Lebih lanjut dikatakannya buruh Indonesia mendesak dan mendukung KPK untuk membongkar dugaan kasus korupsi proyek KTP elektronik yang melibatkan para petinggi negeri ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika