REPUBLIKA.CO.ID, SIMPANG EMPAT -- Sejumlah sekolah di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) memperketat pengawasan terhadap siswa terkait maraknya isu penculikan anak di sejumlah dearah di Sumbar belakangan ini.
"Benar, isu maraknya penculikan anak membuat kami waspada dan memperketat pengawasan terhadap anak-anak," kata Kepala Sekolah Dasar 09 Pasaman, Rifa Yeni di Simpang Empat, Senin (27/3).
Ia menambahkan untuk siswa kelas tendah atau kelas satu majelis guru harus memastikan dengan siapa anak pulang. Jika masih menuggu jemputan maka siswa hanya diperbolehkan bermain di pekarangan sekolah saja.
"Kita tidak ingin siswa dijemput oleh orang yang tidak dikenal. Jika kami tidak biasa melihat orang tersebut maka anak tidak kami perbolehkan pulang," ujarnya.
Rifa menyebutkan isu penculikan anak marak beredar di media sosial bahkan di sejumlah pemberitaan di media massa. Menurutnya sebagai sekolah yang berada di pusat kota Simpang Empat tentunya sangat mudah dijangkau. SD 09 Pasaman memiliki murid sekitar 737 orang sehingga sangat rawan terhadap penculikan anak.
Pihaknya juga telah menyampaikan kepada siswa untuk berhati-hati dan tidak pergi dengan orang yang tidak dikenal. Ini sebagai antisipasi terjadinya penculikan anak.
"Kami dari pihak sekolah saat ini membatasi ruang gerak siswa saat pulang sekolah," katanya.
Pihak sekolah berharap kedepannya pihak kepolisian bisa menangkap jika memang ada pelaku penculikan anak tersebut atau pihak berwenang bisa menindaklanjuti penyebar isu penculikan.
"Kepada orang tua agar aktif dalam mengawasi anak masing-masing atau langsung menjemput dan tidak membiarkan anak pergi keluar dengan orang lain," jelasnya.
Sementara Kepala Polres Pasaman Barat, AKBP Djoko Ananto melalui Kepala Sub Bagian Humas, AKP Muzhendra mengatakan hingga sata ini belum ditemukan adanya kasus penculikan anak di Pasaman Barat.
"Meskipun belum ada namun masyarakat juga harus tetap hati-hati terkait isu. Jika ada orang dicurigai maka harap laporkan kepihak berwenang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika