REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menanggapi santai langkah pemecatan yang dilakukan Djan Faridz terhadap Romahurmuziy (Romi) sebagai anggota PPP. Ini karena pemecatan itu dinilai tidak memiliki implikasi yuridis apapun karena tidak punya legalitas kepengurusan.

"Jadi tidak kami tanggapi dengan kemarahan atau balik memecat karena yang dilakukan Djan tidak memiliki implikasi yuridis apapun karena dia tidak memiliki legalitas kepengurusan parpol sesuai Pasal 23 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik," kata Arsul di Jakarta, Jumat.

Dia menilai tindakan Djan itu tidak akan memperkeruh konflik di PPP karena yang bersangkutan tidak memiliki struktur hingga bawah dan ditolak oleh akar rumput.  Arsul membiarkan masyarakat yang menilai tindakan main pecat tersebut.

Menurut dia alasan Djan bahwa Romahurmuziy (Romi) tidak mau bertemu adalah pemutarbalikan fakta dari kejadian yang sesungguhnya. "Apalagi kalau Pak Aburizal Bakrie, Pak Abdul Latif bahkan Pak Jusuf Kalla bicara apa adanya, akan ketahuan siapa yang tidak memiliki itikad baik untuk bertemu dan bagaimana selama ini alasannya," kata Arsul.

Wakil Ketua Departemen Pemuda DPP PPP Aji Tanjung mengatakan langkah Djan Faridz memecat Romahurmuziy hanya menjadi bahan tertawaan kader PPP di akar rumput.

Hal itu, menurut dia, kader PPP sangat tahu dan bisa membedakan mana yang pengurus PPP asli dan memiliki legalitas dengan pengurus PPP palsu alias ilegal. "Bagi kami, mau seribu kali dipecat tidak berefek. Kita hanya tertawa dan menganggap ini lucu," katanya.

Aji menilai, meskipun Djan menempati Kantor Pusat DPP PPP, kepengurusan Djan Faridz sama sekali tidak memiliki legalitas. Dia berharap kader PPP di seluruh Indonesia tetap solid di bawah koordinasi pengurus hasil muktamar Pondokgede dengan Ketua Umum Romahurmuziy.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz memecat Romahurmuziy (Romi) dari keanggotaan di PPP demi memenangkan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. "Dengan sangat menyesal memberhentikan Romi dari PPP. Beliau tak punya hak lagi menggunakan embel-embel PPP," katanya di Jakarta, Kamis (23/3).

Baca juga,  Asas Islam Alasan PPP Dukung Anies-Sandi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika