Selasa 14 Mar 2017 18:19 WIB

Kader Golkar Diminta Kooperatif dalam Kasus KTP-El

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Angga Indrawan
Ilustrasi KTP elektronik (e-KTP)
Foto: Tahta Aidilla/Republika
Ilustrasi KTP elektronik (e-KTP)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengikhlaskan seluruh kader partainya untuk mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku dalam kasus korupsi KTP-el. Menurutnya, itu semua demi kepentingan bangsa dan negara serta demi menjaga nama baik dan kepercayaan rakyat terhadap Partai Golkar.

Doli juga meminta agar nama-nama kader Golkar yang disebut dalam dakwaan, bisa ikhlas, jujur dan kooperatif. Sehingga, kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 trilun itu bisa tuntas.

"Setuntas-tuntasnya," kata Doli dalam siaran pers yang diterima Republika, Selasa (14/3).

Selain itu, Doli juga meminta agar KPK bisa independen, objektif, transparan dan tidak tebang pilih dalam menyelesaikan kasus tersebut. KPK juga diminta untuk tidak membuang-buang waktu dalam menyelesaikan kasus tersebut, apalagi ada penundaan-penundaan yang berbau politisasi.

"Kasus megakorupsi KTP el bukan saja menyangkut individu, namun juga mempertaruhkan keberadaan partai politik dan institusi DPR," tegasnya.

Maka dari itu, dirinya berharap kasus ini tidak berlarut-larut, sehingga tidak mengganggu konsolidasi partai politik dan DPR, yang tentu akan mengganggu konsolidasi dan proses politik dan demokrasi Indonesia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement