REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pilkada DKI Jakarta putaran kedua kini memasuki masa kampanye yang akan berlangsung hingga 15 April 2017 mendatang. Selain blusukan dan menggelar temu warga, kedua pasang calon (paslon) yang berlaga pada putaran kedua ini diharapkan lebih banyak adu gagasan soal tema-tema yang selama ini saling mereka perdebatan di media massa dan media sosial karena mempunyai pandangan dan penanganan yang berbeda-beda. Agar publik tercerahkan, ada baiknya tema-tema yang diperdebatkan tersebut diforumkan dalam debat publik.
“Semakin banyak debat pada kampanye putaran kedua ini semakin baik, daripada saling sahut menyahut di media massa atau media sosial. Lewat debat publik, warga Jakarta bisa lebih rasional memandang, paslon mana yang punya pandangan dan solusi paling masuk akal, tepat, rasional, dan orientasinya untuk kepentingan rakyat, bukan elite,” ujar Senator Jakarta Fahira Idris, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/3).
Fahira mengungkapkan, dari catatannya ada tiga tema besar yang bisa menjadi irisan pertentangan kedua paslon yaitu soal reklamasi, penanganan banjir termasuk soal penggusuran, dan terakhir penyediaan hunian layak. Dari ketiga tema ini, kedua paslon menganggap pandangan dan solusinya paling benar. Sehingga ada baiknya keduanya dipertemukan dalam satu forum debat yang khusus membahas ketiga tema tersebut sampai tuntas.
Namun, yang menjadi persoalan, lanjut Fahira, KPU Jakarta hanya akan menggelar satu kali debat publik pada pilkada putaran kedua ini. Selain, biasanya tema debat publik yang digelar KPU terlalu general dan normatif, keterbatasan waktu debat, tidak akan memungkinkan paslon memaparkan pandangan dan solusinya mengenai tema yang didebatkan secara komprehensif. Oleh karena itu, pada pilkada putaran kedua ini, diharapkan muncul inisiatif dari berbagai instutusi civil society untuk menggelar debat publik membahas tema-tema khusus dengan mengundang kedua paslon.
“Jakarta ini kan pusat berkumpulnya berbagai organisasi masyarakat madani yang juga punya tanggung jawab moral memberikan pendidikan politik yang baik kepada warga Jakarta. Misalnya institusi yang selama ini concern soal lingkungan hidup, bisa menggelar debat publik soal reklamasi. Organisasi dan komunitas yang concern soal tata kota bisa menggelar debat soal penanganan banjir, soal penggusuran, atau normalisasi sungai. Kampus-kampus yang ada di Jakarta juga bisa menggelar debat publik,” terang Wakil Ketua Komite III DPD ini.
Fahira menyakini, jika kampanye putaran kedua ini lebih banyak diisi adu program lewat forum debat, maka yang paling diuntungkan adalah warga Jakarta karena bisa mengetahui secara komprehensif apa janji-janji kerja kedua paslon dan bisa menganalisis apakah program-program tersebut menjadikan warga Jakarta sebagai prioritas utama atau malah mengutamakan kepentingan elit atau golongan tertentu saja.
“Jakarta ini tempat bertemunya berbagai kekuatan dan kepentingan yang berlomba-lomba mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari kota ini tanpa memperdulikan kemaslahatan warga dan lingkungannya. Makanya, kita perlu gubernur yang berani menjadikan kepentingan rakyat sebagai satu-satunya ukuran dalam setiap tindak-tanduk dan program kerjanya,” ujar Fahira.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
