REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pejawat, Djarot Saiful Hidayat mengaku heran dengan adanya perubahan desain rute proyek Mass Rapid Transit (MRT) fase dua. Pada awalnya, desain rute MRT fase dua adalah rute Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Kampung Bandan. Namun, rute MRT fase dua menjadi Bundaran HI-Ancol Timur.
Menurut Djarot, inti dari permasalahan perubahan rute ini lantaran tidak adanya lahan di Kampung Bandan, karena PT KAI yang merupakan pemilik lahan di tempat tersebut, tidak berkenan lahannya dibuat menjadi Depo MRT. Akhirnya, Pemprov DKI memilih lahan di Ancol Timur untuk dijadikan Depo.
"Nah, kalau misalnya Kampung Bandan tidak diperbolehkan kadang-kadang saya ketawa juga kalau ke Ancol, PT KAI itu kan milik pemerintah kan sudah ada Perpresnya bisa dibicarakan, toh sama-sama milik pemerintah, di mana nanti gitu lah, dengan perencanaan yang bagus apa memang tidak bisa yang harus ke Ancol, makanya saya pikir mungkin Bu Tuti (Kepala Bappeda) bisa jelasin teknisnya," kata Djarot usai blusukan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (8/3).
Ihwal protesnya DPRD terkait perubahan rute ini, menurut Djarot sesungguhnya anggota DPRD sudah pernah membahas teknis perubahan rute tersebut. "Sudah, sudah (pembahasan perubahan rute), kalau belum tanyain saja ke mereka enggak apa-apa, DPRD itu sudah membuat membuat kajian secara teknis itu sudah," kata dia.
Menurut Djarot, protesnya para anggota DPRD seharusnya dibicarakan dengan duduk bersama dengan para ahlinya untuk membahas kembali masalah teknis yang mereka permasalahkan. Karena, bila mempermasalahkan permasalahan teknis lebih tepat langsung diberikan kepada ahlinya.
"Detail kan mereka (DPRD) enggak ngerti juga. Makanya, kalau dikasihkan ke DPRD bakalan enggak jalan, fungsinya DPRD itu memang bukan membahas masalah kebijakan, dia lebih banyak political will-nya kalau kita political view-nya kita harus bangun koridor utara ke selatan, teknisnya kita kasih ahlinya dong apalagi ada Perpres kita jangan sampai kita kejebak dengan hal yang remeh temeh seperti itu," tuturnya.
Menurut dia, bila terus membahas hal seperti ini, pembangunan di Jakarta akan terus tertinggal lantaran di negara tetangga saja, MRT sudah dibangun sejak tahun 1986. "Karena kita yang bikin remeh temeh begitu kamu protes, kapan majunya negara ini," kata Djarot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika