Rabu 01 Mar 2017 10:01 WIB

Jatim Berencana Bangun Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Rep: Binti Sholikah/ Red: Dwi Murdaningsih
 Aktivis mengenakan sepeda saat aksi Dukung Indonesia Bebas Sampah di Bundaran HI, Jakarta, Ahad (26/2).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Aktivis mengenakan sepeda saat aksi Dukung Indonesia Bebas Sampah di Bundaran HI, Jakarta, Ahad (26/2).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim berencana membangun Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PPSLB3) di Kabupaten Mojokerto. Tahap pembangunan PPSLB3 di area seluas 57 hektare tersebut diawali dengan pembebasan lahan pada tahun ini.

Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan pentingnya pembangunan PPSLB3 mengingat permasalahan sampah yang kompleks serta keterkaitan dengan perkembangan dunia usaha. Provinsi Jawa Timur memiliki penduduk sebanyak 39 juta jiwa pada akhir 2016 dengan jumlah pabrik sebanyak 811.273 pabrik. Sampah yang dihasilkan dari rumah tangga dan pabrik-pabrik mencapai 64 juta meter kubik per hari, sampah spesifik limbah (B3) sebanyak 170 juta ton per tahun, serta sampah medis sebanyak 1,9 juta ton per tahun.

“Sampah yang spesifik limbah B3 diangkut ke Cileungsi. Ongkos produksi untuk mengangkut B3 ke Cileungsi sangat mahal. Sehingga atas ijin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami akan membangun PPSLB3 di Mojokerto. Diharapkan tahun depan bisa diresmikan,” ujar Gubernur Jatim pada acara Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2017 dengan tema Mewujudkan Indonesia Bersih Sampah 2020 di Taman Suroboyo, Kenjeran, Surabaya, Selasa (28/2).  

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim, menjelaskan, keberadaan PPSLB3 nantinya bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memelopori terwujudnya Indonesia bersih sampah pada 2020.  

Di samping itu, selama ini Pemprov Jatim telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan sampah. Di antaranya, mencanangkan Desa/Kelurahan Berseri (Bersih dan Lestari) pada 2010 yang jumlahnya telah mencapai 209 desa/kelurahan. Jumlah kader lingkungan di desa/kelurahan tersebut sekitar 20 ribu kader yang tediri dari kelompok masyarakat maupun kader PKK.

Melalui program tersebut, muncul beberapa inovasi pengelolaan sampah. Salah satunya melalui pembentukan bank sampah “Pinjam Uang Bayar Sampah” dengan omzet Rp 1 miliar. Selain itu, pemanfataan gas metan dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah dapat disambungkan pada rumah tangga di sekitar TPA sebanyak 1.666 KK.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Jusuf Kalla mengapresiasi kota-kota yang dinilai telah melakukan pengelolaan sampah secara baik. Kota-kota tersebut di antaranya Surabaya, Makassar, Balikpapan dan Depok. Namun, Wapres menekankan perlunya upaya berkelanjutan yang melibatkan semua pihak untuk bisa mewujudkan Indonesia bersih sampah pada 2020.

“Program Indonesia Bebas Sampah 2020 itu akan menjadi pekerjaan yang berat bila tidak dikerjakan secara bersama-sama. Semua harus bergerak bersama. Dan, upaya ini harus berjalan secara berkelanjutan,” kata Wapres.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement