REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas selama berlangsungnya pembangunan simpang tak sebidang (flyover) Bintaro di Jalan Bintaro Permai, Jakarta Selatan.
"Flyover itu dibangun untuk mengakomodasi kendaraan dari arah Pesanggrahan ke Veteran. Pekerjaan itu berlangsung sepanjang tahun 2017. Jadi, kami lakukan rekayasa lalu lintas," kata Kepala Dishub DKI Andri Yansyah dalam rilis, Ahad (26/2).
Pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh Dishub DKI itu, yakni kendaraan dari Pesanggrahan menuju Veteran dapat melalui Jalan Puspita-Jalan Bintaro Utara-Jalan Bintaro Taman Barat-Jalan Kesehatan dan seterusnya. Sedangkan bagi kendaraan yang akan menuju kawasan Jalan Bintaro Permai sisi timur dapat melalui Jalan Puspita-Jalan Raya Papan-Jalan Bintaro Permai IV (samping rel kereta api)-Jalan Bintaro Permai sisi timur dan seterusnya.
Kemudian, kendaraan dari arah Pesanggrahan yang akan menuju Ciledug dapat melalui Jalan Kodam Bintaro-Jalan Pesanggrahan-Jalan Garuda dan seterusnya. Kendaraan dari arah Bintaro Utama yang akan menuju Jalan Bintaro Permai sisi timur dapat melalui Jalan Bintaro Utama-Jalan Bintaro Utara-Jalan Raya Papan-Jalan Bintaro Permai IV dan seterusnya.
Bagi kendaraan dari Pesanggrahan atau di sekitar lokasi proyek yang akan menuju Tanah Kusir (Jalan Veteran) dapat melalui Jalan Bintaro Permai (detour) Jalan Ulujami-Jalan Pancoran-Jalan Akses TPU Tanah Kusir dan seterusnya.
"Selama berlangsungnya masa konstruksi, perlintasan Kereta Api Bintaro ditutup untuk lalu lintas umum, kecuali untuk mobilisasi alat-alat berat saat pembangunan," ujar Andri.
Setelah selesai pembangunan, dia menuturkan persimpangan sebidang Kereta Api Bintaro akan tetap ditutup. Selanjutnya, lalu lintas dari Pesanggrahan menuju Jalan Veteran dan sebaliknya menggunakan flyover.
"Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas selama pembangunan Flyover Bintaro, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar menghindari ruas-ruas jalan tersebut," ungkap Andri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika