REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral PDI Perjuangan Hasto Kristyanto mengaku, sempat mempertanyakan keputusan KPUD DKI Jakarta yang kembali mengadakan masa kampanye pada putaran kedua Pilgub DKI 2017. Bahkan, Hasto sempat menganggap aturan kampanye tersebut dibumbui politisasi.

Itu tak lain karena di masa pemilihan sebelumnya, tidak pernah ada kampanya pada putaran kedua. Biasanya, putaran kedua hanya mengharuskan setiap pasangan calon yang lolos melakukan penajaman visi-misi melalui debat kandidat.

"Pada awalnya kami sempat bertanya sepertinya ada nuansa politis untuk mengatur kampanye pada putaran kedua yang seharusnya hanya diisi dengan penajaman visi-misi melalui debat, melalui dialog tertutup. Tapi kemudian diatur kampanye dalam jangka waktu yang cukup panjang," kata Hasto di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (24/2).

Namun begitu, Hasto mengatakan, pasangan calon yang diusungnya, yakni Ahok-Djarot siap mengikuti aturan main yang ditetapkan KPUD DKI. "Tetapi pada akhirnya, kami akan taat pada KPU Sebagai penyelenggara pemilu," ucap Hasto.

Hasto berharap, keputusannya untuk mentaati aturan yang diberlakukan KPUD DKI bisa menjadikan jalannya kontestasi Pilgub DKI 2017 lebih demokratis. "Kami harapkan juga menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis yang syaratnya adalah taat pada aturan," tambah Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika