REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Masyarakat di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), segera menikmati program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke elpiji bersubsidi ukuran tabung tiga kilogram. Pemerintah sudah menyelesaikan proses pendataan calon penerima.
"Proses pendataan oleh tim konsultan independen sudah selesai pada Desember 2016 lalu," kata Kepala Biro Administrasi Perekenomian Sekretariat Daerah NTB, Manggaukang Raba, Rabu (22/2).
Ia menyebutkan, hasil pendataan, tercatat ada 257.887 orang yang jadi sasaran penerima program konversi BBM ke elpiji bersubsidi. Para penerima terdiri atas 252.317 rumah tangga dan 5.570 pelaku usaha mikro.
Sebaran penerima, yakni di Kota Bima 22.454 rumah tangga dan 200 pelaku usaha mikro, Kabupaten Bima 77.761 rumah tangga dan 3.050 pelaku usaha mikro. Selain itu, di Kabupaten Dompu sebanyak 47.233 rumah tangga dan 170 pelaku usaha mikro, Sumbawa 85.047 rumah tangga dan 2.045 pelaku usaha mikro, dan Sumbawa Barat 19.822 rumah tangga serta 105 pelaku usaha mikro.
"Jumlah sasaran penerima terbanyak di Kabupaten Sumbawa, karena merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar dibanding empat kabupaten/kota lainnya di Pulau Sumbawa," ujarnya.
Manggaukang mengatakan, pelaksanaan program konversi BBM minyak tanah bersubsidi ke elpiji bersubsidi ukuran tabung tiga kilogram di Pulau Sumbawa, dimulai sejak akhir 2016 dan diharapkan rampung 2017. Tahapan yang sudah berjalan, yakni penentuan area dan penerima yang layak menerima paket perdana. Kegiatan tersebut dilakukan oleh konsultan independen yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Selanjutnya, edukasi masyarakat, persiapan agen dan pengecer di daerah yang akan dikonversi. Kegiatan tersebut juga dilakukan oleh konsultasn yang ditunjuk Ditjen Migas. Tahapan berikutnya adalah membagikan paket perdana tabung gas ukuran tiga kilogram beserta isinya secara gratis kepada masyarakat pengguna minyak tanah yang dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk Pertamina. "Pembagian paket perdana ini yang kami tunggu pelaksanaannya," kata Manggaukang.
Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Humas Sekretariat Pemprov NTB ini mengatakan, konsultas Ditjen Migas juga akan menyaksikan verifikasi pada saat pelaksanaan distribusi paket perdana. Setelah proses distribusi dilakukan, PT Pertamina akan melakukan penarikan minyak tanah bersubsidi di daerah yang sudah selesai di data dan didistribusikan paket perdana.
"Penarikan tersebut dilakukan secara bertahap, guna memberi kesempatan kepada masyarakat pengguna untuk beradaptasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika