REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Jutaan orang yang tinggal secara ilegal di AS menjadi sasaran utama deportasi menurut kebijakan baruTrump. Pada Selasa (21/2), Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS mengeluarkan memo yang ditandatangani Menteri John Kelly.

Pemerintah Presiden Donald Trump menyebut kebijakan baru itu hanya memperketat aturan yang sudah ada. Memo berisi ancaman deportasi bagi imigran ilegal yang melakukan pelanggaran, sekecil apa pun.

Pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, imigran ilegal yang hanya melakukan pelanggaran kecil masih dibiarkan tinggal. Ada dua kategori imigran seperti ini, yakni mereka yang melintas perbatasan tanpa izin dan mereka yang visanya telah kedaluarsa.

Memo baru menegaskan imigran yang melintas secara ilegal adalah kejahatan kriminal. Kemudian imigran yang visanya kedaluarsa juga masuk dalam prioritas utama untuk dideportasi.

Memo Kelly juga menyerukan untuk memulai rencana rekonstruksi dan anggaran perbatasan dengan Meksiko. Negara ini akan jadi negara tempat 'menampung' imigran ilegal asing yang mencoba masuk AS.

Mereka akan menunggu di Meksiko selagi AS mengurus deportasinya ke negara asal. Tidak jelas apakah Meksiko bersedia menjadi negara persinggahan.

Baca juga, Trump Sebut Kesepakatan Pengungsi dengan Australia Bodoh.

Namun Duta Besar Meksiko untuk AS, Geronimo Gutierrez mengatakan kebijakan ini adalah sesuatu yang serius. Pemerintah tampaknya akan menolak keputusan sepihak AS tersebut.

"Jelas sekali, mereka menyebabkan masalah dan kekhawatiran untuk Kemlu, pemerintah Meksiko dan seluruh rakyat Meksiko," kata senator-senator Meksiko.

Dalam memonya, Kelly meminta otoritas untuk mengurus kesepakatan ini dengan pihak Meksiko. Kebijakan terbaru ini akan membuat upaya deportasi semakin masif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika