REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan program rumah dengan down payment (DP) atau uang muka nol rupiah bisa dilaksanakan. Menurutnya, tak ada aturan yang dilanggar jika program tersebut merupakan kebijakan pemerintah daerah.

"Itu ada klausulnya bila pemerintah daerah miliki program maka boleh. Kalau Pemda memiliki program, itu boleh," kata dia di Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur, Selasa (21/2).

Anies mengatakan, hal tersebut diatur dalam Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016. Di dalam aturan tersebut, menurutnya, memungkinkan pemerintah daerah bisa menjalankan program rumah dengan nol rupiah uang muka.

"Ada itu pasalnya Pasal 17. Memungkinkan kalau itu program pemerintah atau pemerintah daerah," ujar dia.

Anies berencana menyusun program agar DP rumah sebesar nol rupiah di Jakarta. Anies menyatakan, banyak warga Jakarta masih kesulitan mencari tempat tinggal karena mahalnya DP, sedangkan mereka sanggup untuk mencicil. DP nol rupiah merupakan mekanisme pembiayaan untuk kredit rumah bagi warga DKI yang diprogramkan Anies-Sandi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika