Ahad 19 Feb 2017 17:20 WIB

Gerindra Khawatirkan Maraknya Politik Uang di Putaran Kedua Pilkada DKI

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Winda Destiana Putri
Tolak politik uang (ilustrasi)
Foto: Republika/ Tahta Aidilla
Tolak politik uang (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, mengkhawatirkan sulitnya mencegah praktek politik uang di tingkat TPS. Salah satu indikatornya adalah, ia tidak merlihat upaya maksimal pencegahan pemilih membawa HP atau kamera masuk ke dalam bilik TPS.

Padahal, kata dia, HP atau kamera adalah alat yang paling sering digunakan untuk transaksi politik uang. Foto kertas suara yang dicoblos biasanya digunakan sebagai bukti untuk mendapatkan uang suap. ''Kita tidak boleh mengabaikan begitu saja informasi yang beredar di masyarakat soal politik uang. Indikasi kuat adalah adanya TPS yang perolehan suara salah satu pasangan calon 100 persen,'' ucap Dasco, dalam siaran persnya, Ahad (19/2).

Menurutnya, di Jakarta tidak ada sistem noken, dan masyarakat Jakarta sangat heterogen. Sehingga, ia menilai nyaris tidak masuk akal jika pasangan calon lain tidak meraih satu pun suara.

Namun, di tengah kesulitan ekonomi yang dialami sebagian besar warga Jakarta saat ini, uang sejumlah ratusan ribu sebagai imbalan memilih bisa jadi sangat efektif dilakukan untuk meraih kemenangan secara curang. ''Kita harus lakukan evaluasi serius untuk menangkal praktek politik uang ini,'' ujar Dasco.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement