REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pusat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pemerintah untuk tidak boleh asyik dan terlena dengan hukum-hukum pasar dan ajaran kapitalisme semata. Ingat, kata SBY,pasar bebas, ajaran neoliberal dan kapitalisme yang fundamental tidak peka dan tidak peduliterhadap mereka yang tersisih dan tertinggal.
"Negara tidak boleh hanya mengikuti kepentingan perusahaan bisnis multinasional dan liberalisasi perdagangan bebas, tanpa memikirkan dampak negatifnya bagi rakyat," katanya dalam pidato politik SBY dies natalis Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Selasa (7/2).
SBY mengatakan melepas harga-harga kebutuhan pokok mengikuti harga pasar semata, tanpa memperhatikan daya beli rakyat, bukanlah pilihan yang bijak. Bukan berarti, lanjut SBY, harus masuk ke perangkap ekonomi komando atau ekonomi yang sosialistik-komunistik. Dan tidak berarti pula pemerintah harus selalu menetapkan dan mengendalikan harga-harga.
"Saya tahu hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang harus efisien. Namun, bagi negara berkembang atau emerging market, di mana pendapatan per kapita dan daya beli rakyat masih rendah, diperlukan keseimbangan antara mekanisme pasar dan peran pemerintah yang proporsional," kata SBY.
Ia menegaskan pemerintah tak boleh menyerahkan segalanya ke mekanisme pasar bebas. Intervensi pemerintah yang positif, proporsional dan diperlukan tetap harus dilakukan. SBY juga mengingatkan betapa berbahayanya Trans-Pacific Partnership (TPP).
Menurut SBY pmerintah harus cermat jika harus bergabung dalam kerja sama ekonomi yang mengikat dan terstruktur ketat TPP. Sebab, katanya, jika gegabah, tidak siap dan salah perhitungan, Indonesia akan sangat dirugikan.
SBY juga mengetahui negara memerlukan investasi jangka panjang. Namun, tambahnya, investasi itu bukanlah infrastruktur fisik semata. Investasi juga harus dilakukan pada sumber daya manusianya agar negara makin berdaya saing, maju dan unggul di masa depan.
Karena, SBY melanjutkan, porsi pembangunan untuk infrastruktur juga harus berimbang dengan pembangunan manusia. Biaya pembangunan infrastruktur tepat jika dipadukan dari sumber swasta, BUMN dan APBN.
Dengan demikian, APBN dan APBD dapat digunakan untuk sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat yang lain. Pembengkakan hutang negara yang sangat besar untuk kepentingan jangka pendek, kata SBY termasuk infrastruktur, sebaiknya dihindari. Jumlah utang yang naik secara tajam akan meningkatkan beban rakyat di masa depan.
"Menjaga fiskal yang sehat dan pruden, termasuk mengurangi beban subsidi adalah langkah yang positif. Namun, jika terjadi lonjakan harga dan membuat golongan ekonomi lemah terpukul, pemerintah wajib membantunya secara tepat dan adil," kata SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika