REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyelenggarakan rapat terbatas mengenai optimalisasi "Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)'' dengan menekankan pemerataan kesempatan pendidikan bagi masyarakat pelosok Indonesia.
"Pertama, sebagai instrumen pemerataan kesempatan bagi anak-anak bangsa yang berprestasi di seluruh pelosok tanah air, terutama yang berasal dari daerah-daerah tertinggal dalam memperoleh pendidikan tinggi," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat tersebut di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa terkait penekanan optimalisasi LPDP.
Menurut Jokowi, sejumlah program yang dapat dioptimalkan yaitu program beasiswa, pendanaan riset dan layanan rehabilitasi infrastruktur pendidikan. Kepala Negara juga meminta investasi pendidikan sesuai dengan prioritas pembangunan negara.
"Itu artinya program beasiswa LPDP harus betul-betul fokus untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dalam bidang keilmuan yang menjadi unggulan dan prioritas kita, baik di sektor maritim dan kelautan, sektor energi, sektor pangan, serta sektor industri manufaktur, sampai dengan pengembangan ekonomi kreatif," kata Presiden.
Optimalisasi program LPDP, jelas Jokowi, juga ditujukan untuk memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat Indonesia untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada saat melimpahnya bonus demografi usia produktif 3 hingga 13 tahun mendatang. Tingkat SDM yang berkualifikasi tamat pendidikan tinggi di Indonesia, menurut Jokowi, tercatat hanya 7,2%. Indonesia masih tertinggal dibanding beberapa negara Asia lainnya dalam jumlah SDM berkualifikasi pendidikan tinggi.
Presiden menjelaskan jumlah insinyur per 1 juta penduduk Indonesia adalah 2.671 jiwa. Angka itu lebih rendah dari Malaysia yang berjumlah 3.333, sedangkan Vietnam 9.037 orang dan Korea Selatan 25.309 orang.
"Untuk itu, saya ingin menekankan bahwa investasi di bidang SDM, termasuk melalui pemberian beasiswa pendidikan tinggi maupun pendanaan riset, merupakan investasi yang sangat penting bagi negara kita untuk maju di masa yang akan datang," tegas Jokowi.
Program LPDP mengelola sebagian alokasi dana pendidikan APBN yang disalurkan dalam bentuk beasiswa bagi pendidikan S2 dan S3. Lembaga tersebut telah menyalurkan beasiswa kepada 16.295 orang dengan 8.406 beasiswa di dalam negeri dan 7.889 penerima beasiswa luar negeri.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan agar dilakukan penyempurnaan sistem KUR sehingga dapat memberikan akses permodalan bagi sektor mikro. Sistem KUR tersebut, lanjutnya, perlu dibuat dengan skema khusus.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga ketrampilan pun perlu dilakukan. Karena itu, perlu dilakukan perombakan pada sistem pendidikan dan sistem pelatihan vokasi.
"Sehingga lebih fokus pada penyiapan sumber daya manusia di sektor-sektor unggulan seperti maritim, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
