REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan, kebijakan imigrasi yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bukanlah cara terbaik untuk melindungi negara itu, Rabu (1/2).
Ia menilai aturan untuk melarang warga dan pengungsi dari tujuh negara mayoritas Muslim tersebut harus secepatnya dicabut, sebelum menimbulkan banyak masalah di kemudian hari.
Kebijakan imigrasi terbaru itu ditetapkan oleh Trump melalui sebuah perintah eksekutif pada Jumat (27/1) lalu. Ia membatasi kedatangan orang-orang dari tujuh negara, yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman sementara waktu ke AS.
Bagi orang yang akan berkunjung atau wisawatan ke Negeri Paman Sam adalah 90 hari, sementara pengungsi 120 hari. Trump menegaskan aturan ini dikeluarkan untuk melindungi seluruh warga AS dari kejahatan terorisme.
"Saya pikir ini bukan cara terbaik melindungi AS maupun suatu negara terhadap kemungkinan ancaman terorisme. Jika kebijakan ini tidak sepecatnya dihapus, maka mungkin akan timbul pengaruh yang lebih besar," ujar Guterres.
Ia menjelaskan aturan itu dapat membuat keuntungan bagi sejumlah orang, termasuk organisasi teroris itu sendiri. Guterres mengatakan banyak cara yang akan dilakukan oleh kelompok kejahatan tersebut, salah satunya dengan merekrut anggota dari luar tujuh negara yang disebut dalam kebijakan imigrasi AS tersebut.
"Jika sebuah organisasi teroris ingin mencoba untuk menyerang AS, mereka akan menggunakan orang-orang dengan paspor dari negara yang tidak rentan dengan konflik seperti yang disebutkan Trump," ujar Guterres.
Sebaliknya, ia menilai justru kelompok kejahatan itu mungkin memanfaatkan warga dari negara-negara yang maju atau bahkan telah menetap di AS selama beberapa dekade. Karena itu, aturan imigrasi yang dibuat Trump hanya akan sia-sia dan memang tidak efektif untuk menanggulangi terorisme sepenuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
