REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI — Tiga pasangan calon (paslon) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cimahi 2017 menjalani debat publik di Gedung Vidya Chandra, Selasa (31/1) malam. Ada sejumlah pertanyaan yang dilontarkan moderator terkait persoalan di pemerintahan.
Calon wakil wali kota dari paslon nomor urut 1, Achmad Zulkarnain, ditanya mengenai pelayanan publik yang masih dinilai lemah. Menurut dia, pelayanan publik sudah berjalan baik, meskipun ada yang masih kurang. Seperti pelayanan di sektor kesehatan dan administrasi kependudukan. Pasangan Atty Suharti itu mengatakan, ke depan perlu dilakukan pelayanan berbasis teknologi secara online, seperti untuk pengurusan perizinan.
Selain itu, Achmad mengatakan, perlu dilakukan pendekatan agamis terhadap aparatur pemerintahan. “Ada strategi yang akan dilakukan, akan memberikan nilai agamis sebagai spirit memberikan pelayanan. Secara berkala diberikan, insyaallah, akan menjadi pelayan masyarakat yang lebih baik,” kata dia.
Paslon nomor urut 2, Asep Hadad Didjaya-Irma Indriyani, ditanya seputar minimnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Menurut Asep, perlu dilakukan peningkatan kinerja birokrasi agar partisipasi masyarakat lebih baik. Di sisi lain, kata dia, masyarakat juga harus kreatif dan kritis terhadap pemerintah. Asep pun menekankan agar pejabat pemerintah mau turun ke lapangan secara langsung melihat kondisi di masyarakat. “Ada kendala apa di masyarakat, bagaimana polanya, berikan pelatihan informasi yang jelas. Seharusnya birokrat turun ke masyarakat lebih riil agar masyarakat tahu,” ujar dia.
Sementara pasangan nomor urut 3, Ajay Muhammad Priatna-Ngatiyana, ditanya mengenai pemberantasan korupsi. Jika terpilih, Ajay mengatakan, tidak akan ada tempat bagi pegawai yang terlibat praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) di pemerintahannya. Ia pun menjanjikan akan menindak pegawai negeri sipil yang melalaikan kepentingan masyarakat.
Sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi KKN, Ajay mengatakan, akan dilakukan upaya penyejahteraan pegawai. “Kami akan memberikan penghargaan kepada aparatur yang sudah melakukan apa yang diinginkan untuk kepentingan masyarakat,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika