REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar rapat perdana terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Patrialis Akbar, di ruang rapat lantai 11 Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (1/2) mulai pukul 14.00 WIB. Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat memaparkan rapat perdana tersebut untuk menentukan ketua sidang MKMK dan sekretarisnya.
Hasilnya, hakim dari Komisi Yudisial yang juga menjabat wakil ketua KY, Sukma Violetta, terpilih sebagai ketua sidang MKMK untuk kasus Patrialis itu. "Sekretarisnya adalah Anwar Usman, wakil ketua Mahkamah Konstitusi," ujar dia di kantor MK, Rabu (1/2).
Sedangkan tiga anggota MKMK, yaitu mantan wakil ketua MK Achmad Sodiki, mantan Ketua Mahkamah Agung dari unsur guru besar yakni Bagir Manan, dan seorang tokoh masyarakat As'ad Said Ali.
Arief juga berharap sidang majelis kehormatan tersebut bisa kelar pada sepekan ini. Karena, pengunduran diri yang diajukan oleh Patrialis pada Senin lalu memberikan kemudahan dalam pemeriksaan.
Meski begitu, keputusan apakah Patrialis diberhentikan secara hormat atau tidak, tetap harus diputuskan karena menyangkut nama baik Mahkamah Konstitusi. Dampak pemberhentian secara tidak hormat ini adalah tidak diberikannya dana pensiun.
Terkait pemeriksaan langsung terhadap Patrialis, menurut dia, memang tetap diperlukan dan penting. Namun jika KPK tidak mengizinkan, maka akan dilakukan pemeriksaan in absentia.
Menurut Ketua Dewan Etik MK Abdul Mukthie Fadjar, pemeriksaan langsung terhadap Patrialis sebetulnya sangat penting. Namun, berkaca pada kasus yang menimpa Akil Mochtar, di mana saat itu pihak MK tidak bisa memeriksanya secara langsung. "Waktu itu kan inginnya juga diperiksanya di tahanan itu, tapi kan tidak boleh," ujar dia.
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah menuturkan setelah rapat perdana tersebut, MKMK memutuskan untuk melakukan sidang perdana langsung pada Rabu (1/2) ini. Pihak yang dihadirkan pada hari ini untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran berat oleh Patrialis, adalah Ketua Dewan Etik MK Abdul Mukthie Fadjar dan sekretaris dari hakim terduga Patrialis Akbar. Mulai dari sekretaris yustisial, sekretaris administrasi, hingga ajudannya. "Pihak yang diperiksa untuk sidang hari ini Dewan Etik MK dan sekretaris dari hakim terduga," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
