REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Kabupaten Bandung mengungkapkan gerakan membaca yang dilakukan TBM masih terkendala dengan permasalahan internal. Salah satu yang utama adalah minimnya dana operasional untuk menjalankan satu TBM. Serta sumber daya manusia yang sedikit.
Ketua FTBM Kabupaten Bandung, Bambang Purwanto mengungkapkan masih sedikit tenaga layanan yang bisa mengelola TBM. apalagi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sebab, hingga saat ini rata-rata belum ada insentif untuk mereka yang menjaga TBM. Selain itu, operasional kegiatan TBM yang masih terbatas sebab jika donatur sudah tidak lagi memberikan dananya maka biasanya menggunakan uang pribadi.
“TBM AS Lebak Wangi yang saya kelola sebulan harus mengeluarkan dana sebesar Rp 500 ribu untuk tenaga yang melayani dan telepon dan internet Rp 400 ribu. Semua uang tersebut berasal dari donatur namun jika mereka menghentikan memberikan dana maka bisa uang pribadi yang dipakai,” ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (25/1).
Menurutnya, dari total 50 TBM yang terdata sebagai anggota FTBM hanya beberapa TBM yang terpantau aktif berkegiatan. Itu pun pantauan yang dilakukan hanya melalui media sosial yang belum tentu pasti. Sebab pihaknya kesulitan untuk memantau seluruh TBM yang berada di 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung.
Ia mengaku terus berupaya mengaktifkan TBM yang ada di Kabupaten Bandung sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kesadaran sendiri. Bukan karena TBM dilahirkan dari program pemerintah.
Di antaranya dengan aktif menulis di media massa meski hanya baru sebatas di kolom surat pembaca serta menginformasikan kegiatan TBM dan mendorong gerakan kabupaten Bandung membaca juga menggelar kemah literasi.
Bambang mengatakan beberapa TBM yang aktif dan terlihat di media sosial diantaranya TBM di Rancaekek, Ciluncat Membaca, TBM Lebak Wangi dan Sehati, TBM Saba Desa dan TBM Aulia. Selain itu, saat ini sebanyak 80 TBM sudah memiliki izin operasional namun lebih banyak yang belum memiliki izin kurang lebih 100 TBM. “TBM didirikan ada yang mandiri, ada yang menempel dengan PKBM dan ada juga bergabung dengan PAUD,” ungkapnya.
Hal yang penting lainnya menurutnya adalah, perhatian dari dinas pendidikan terhadap keberlangsungan TBM harus ditingkatkan. Dirinya mengusulkan agar apakah TBM bisa mempunyai penilik sendiri. Sebab saat ini penilik yang ada disatukan dengan program yang lain. Selain itu, di PKBM sendiri TBM merupakan bagian dari program sementara TBM mandiri berdiri sendiri.
Ia mengungkapkan dinas pendidikan selalu memberikan dana Rp 10 juta kepada satu TBM di satu kecamatan. Uang tersebut digunakan untuk menambah koleksi buku. Namun, selama ini keterlibatan FTBM untuk menentukan TBM mana yang berhak mendapat dana tersebut tidak ada. Bambang mengatakan aktivitasnya yang juga sebagai Guru TIK kelas 7-8 di Taruna Bakti Kota Bandung membuat intensitasnya untuk melakukan pendampingan relatif kurang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
