REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Jumlah anak-anak di DI Yogyakarta yang terpidana terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini sudah mencapai 27 anak. Sedangkan tahanan mereka masih menjadi satu dengan tahanan dewasa yakni dititipkan di Rumah Tahanan Wonosari.
Hal tersebut disampaikan mantan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DIY Pramono usai berpamintan dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Republika.co.id di Kepatihan Yogyakarta, Rabu (25/1).
Daya tampung yang ada di Rutan Wonosari untuk tahanan anak hanya 30 orang. "Sebelumnya jumlah anak-anak yang terpidana hanya 10 orang, 11 orang, 12 orang. Tetapi sekarang sudah mencapai 27 orang," kata dia.
Sebetulnya, Pramono mengatakan Ngarso Dalem (Sri Sultan Hamengku Buwono X, Red) pernah menawarkan Sultan Ground yang berlokasi di Wonosari sekitar tiga hektar untuk pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun sampai sekarang belum mendapatkan surat dari Keraton Yogyakarta.
"Tadi juga sudah kami sampaikan kepada Pak Sultan mengenai hal itu. Kalau nanti sudah ada tanahnya, rencananya LPKA di DIY akan dibangun di tahun 2018 dan yang akan meneruskan Pak Dewa (Kakanwil Kemenkumham DIY Dewa Putu Gede, Red)," katanya.
Pramono mengungkapkan sebetulnya struktur organisasi LPKA di DIY sudah ada tetapi sampai saat ini kantor masih menjadi satu di Rutan Wonosari. Karena LPKA masih numpang, lahannya sempit. Ruang pembinaan tidak bisa maksimal. Akibatnya anak-anak tidak bisa mengekspresikan keahliannya.
Dewa mengatakan di Rutan Wonosari ada dua pimpinan yakni pimpinan Rutan Wonosari dan Pimpinan LPKA. Sehingga untuk pembinaan anak-anak yang terpidana kurang maksimal. "Satu kantor ditempati oleh dua kepala, sementara fasilitas kurang memadai. Kami berharap jangan sampai ada persaingan," katanya.
Menurut Pramono, Komisi III DPR RI sudah mengunjungi LPKA di DIY dan berjanji akan membantu untuk menganggarkan pembangunan LPKA di DIY. Anggaran yang dia ajukan sekitar Rp 74 miliar dan Pramono berharap pada 2018 LPKA tersebut sudah bisa dibangun dari APBN dengan kapasitas sekitar 150 anak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika