REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Provinsi Jawa Barat sukses menjadi tuan rumah gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 lalu. Kesuksesan acara harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang saat ini masih disusun PB PON XIX.

Ketua Umum PB PON XIX yang juga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan panitia masih menyelesaikan LPJ yang paling akhir diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 31 Maret mendatang. Meski demikian ia menargetkan Februari LPJ tersebut sudah selesai dan siap dilaporkan.

"Muda-mudahan minggu-minggu depan sudah clear and clean dan direview ulang dan selanjutnya Februari akhir atau bulan Maret awal diserahkan ke BPK. Karena kalau nyerahin ke BPK maksimal 31 maret tapi kita tidak pernah dipepetkan. Rata-rata di awal Maret," kata Heryawan saat bertemu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akhir pekan lalu.

Menurutnya saat ini proses LPJ sudah hampir 100 persen. Tinggal penyelesaian memasukkan data yang telah dibuat ke sistem secara elektronik. "Tinggal input data. SPJ hampir sudah 100 persen. Kemudian kita harus input data ke sistem nah ke sistemnya baru 77,10 persen. Mudah-mudahan minggu ini sudah selesai. SPJnya sudah hampir 100 persen. Kan kalau SPJ sudah tinggal input kan," ujarnya.

Aher, sapaan akrabnya, menyebutkan dari anggaran PON yang dialokasikan, realisasinya tersisa Rp 100 miliar yang kemudian dikembalikan ke kas daerah. Namun Aher mengaku kurang mengetahui sisa dana PON berasal dari bagian mana. Ia meyakini LPJ PON XIX clear and clean dengan bantuan pengawasan dari BPKP Jabar.

"Yang jelas kita ada sisa seratusan miliar. PB PON mengembalikan uang ke kas daerah ke APBD itu seratusan miliar lebih," ucapnya.

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Deni Suardini mengatakan  berdasarkan pengawasannya tidak ada masalah dalam LPJ PON yang tengah dipersiapkan Pemprov. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika