REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, yang menentukan menang atau tidaknya salah satu pasangan calon dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017 bukanlah polisi.

"Yang akan menentukan (Pilgub DKI 2017) bukan polisi, yang menentukan itu rakyat," kata Siti saat dihubungi Republika, Ahad (22/1).

Menurutnya, pemeriksaan oleh Bareskrim Polri terhadap cawagub nomor urut satu, Sylviana Murni, dalam kasus dugaan korupsi dana bansos pramuka, mestinya dibiarkan saja. Sebab, jika ada pihak yang meminta kasus tersebut untuk tidak diusung, bisa jadi kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok pun, akan diminta dihentikan.

"Gak apa-apa kalau itu (pemeriksaan Sylvi oleh Bareskrim Polri) berlangsung. Sebab, kalau ini kita mintakan jangan diusut, lho yang di sana juga hentikan, penistaan (agama) itu," katanya.

Siti melanjutkan, dilakukannya pemeriksaan oleh Bareskrim Polri terhadap Sylviana Murni menunjukkan, Pilgub DKI Jakarta ini sudah buka-bukaan. Artinya, ketika ada salah satu pasangan calon yang diproses hukum, maka dia akan meminta mengusut pasangan lainnya yang dianggap terlibat kasus hukum. "Jadi menurut saya ini sudah terlanjur semuanya buka-bukaan, seolah-olah seperti itu maunya buka-bukaan," ucap Siti.

Seperti diketahui, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap Sylviana Murni terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan dana bansos Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwarda gerakan pramuka DKI tahun anggaran 2014 dan 2015. Kubu Sylvi berpendapat, pemeriksaan tersebut kental dengan aroma politisasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika