REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap rapat koordinasi persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 bisa segera terlaksana. "Kita melaporkan kesiapan pilkada 2018, kami harap ada rapat koordinasi yang dipimpin gubernur, bupati, wali kota karena ini penting untuk sharing masalah anggaran," ujarnya usai menemui Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi di kantornya, Mataram, NTB, Rabu (18/1).
KPU NTB akan menawarkan skema sharing anggaran yang diyakini bisa terjadi penghematan antara Rp 36 miliar sampai Rp 42 miliar berupa anggaran untuk honor, KPPS, PPS, PPK, hingga distribusi logistik. "Karena itu paling banyak alokasi anggaran hampir 50 persen untuk honor dan sebagian lain ialah logistik," lanjutnya.
Ia menyampaikan, Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi berkomitmen penuh untuk menyukseskan pilkada 2018. Dalam pesta demokrasi yang rencana dihelat pada Juni 2018, KPU NTB akan menggelar tiga Pilkada secara serentak, yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima.
Aksar juga membeberkan strategi KPU NTB dalam distribusi kelengkapan Pilkada baik bilik maupun surat suara ke wilayah yang sulit ditembus. "Kita tahun ini menerbitkan buku tentang pengalaman kita dalam kelola logistik pemilu," katanya.
Dalam buku tersebut, ia paparkan secara gamblang bagaimana KPU NTB menyalurkan logistik mulai dari menggunakan ojek, perahu, truk, hingga kuda. Pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota akan dibuka pada awal 2018 untuk jalur partai politik. "Khusus yang melalui jalur perseorangan kemungkinan mulai akhir 2017," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
