REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Tanah Air menuai pujian. Tito dinilai tegas mengambil sikap soal penanganan bandar narkoba.
Meski begitu, ketegasan sikap Tito dinilai tidak cukup. Kapolri membutuhkan dukungan pemerintah untuk sama-sama memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan untuk mendukung langkah Kapolri, ada empat langkah yang harus dilakukan pemerintah.
"Pertama, pemerintah harus konsisten untuk mempercepat eksekusi bandar narkoba yang sudah divonis mati pengadilan," kata dia, Selasa (17/1).
Kedua, pemerintah harus mengusut apakah Indonesia dijadikan perang intelijen dari negara tetangga untuk menghancurkan anak bangsa melalui narkoba. Hal ini mengingat makin banyaknya serangan narkoba dari negara tetangga ke Indonesia.
Ketiga, pemerintah harus konsisten meminta aparat kepolisian melakukan operasi narkoba di tempat tempat hiburan malam. Apabila ada tempat hiburan yang dijadikan area transaksi narkoba, maka Neta menyarankan agar lokasi tersebut ditutup.
Keempat, aparatur pemerintah maupun aparat keamanan yang terlibat narkoba harus dijatuhi hukum mati agar ada efek jera. "Tanpa dukungan nyata dari pemerintah pernyataan perang terhadap narkoba yang disampaikan Kapolri sulit menuai hasil dan Indonesia akan terus dililit darurat narkoba," ujar Neta.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolri meminta jajarannya melakukan tembak di tempat terhadap bandar narkoba yang melawan petugas saat hendak ditangkap. Selain itu Kapolri juga menyatakan akan mencopot kapolda yang tidak mampu memberantas narkoba, padahal di wilayahnya rawan narkoba.
Ikuti Whatsapp Channel Republika