REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid, mengungkapkan fakta -fakta tindakan Polda Jabar yang dinilai tidak adil dan membela salah satu pihak, berkaitan dengan peristiwa di Bandung dan beberapa kota di Jawa Barat.
Menurut Sodik, Kapolda Jabar mengundang beberapa ormas untuk meminta massa mengimbangi massa FPI pada hari Kamis (12/1) dan hanya GMBI sebagai binaan Kapolda yang hadir. ''Memfasilitasi apel pagi GMBI di halaman Mapolda Jabar satu hari sebelum peristiwa,'' kata Sodik, di Jakarta, Selasa (17/1).
Pada hari kejadian yakni hari Kamis, lanjut dia, Polisi membiarkan adanya anggota dan simpatisan GMIB membawa balok dan senjata tajam. Padahal, UU Darurat melarang hal tersebut dan itu tidak sesuai Protap Polri.
Selain itu, pada hari kejadian, polisi melakukan pembiaran intimidasi, ucapan penghinaan, penganiayaan, dan pengrusakan mobil oleh oknum GMBI. ''Kapolda Jabar membiarkan aksi GMBI berlangsung hingga malam hari melebihi batas waktu jam 18.00 WIB yang diatur oleh UU, dan polisi Jabar baru membubarkan GMBI setelah didesak oleh FPI," ucapnya.
Menurut Wakil Ketua Komisi VIII itu, Kapolda Jabar juga sengaja menengok anggota GMIB yang jadi korban di Tasikmalaya, meski butuh waktu sekitar 3 jam ke untuk mencapai lokasi. Sementara, para korban kebrutalan oknum GMBI di pihak ulama dan santri yang dirawat di RSAl Islam, tidak ditengok kapolda.
''Jarak Mapolda dan RSAI Al Islam hanya 10 menit karena berada di jalan yang sama yakni Jalan Soekarno -Hatta,'' ucapnya.
Oknum FPI yang diduga pelaku perusakan Posko GMBI di Bogor pun langsung ditangkap dan dijadikan tersangka. Sedangkan oknum GMBI dan simpatisannya yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaaan ulama dan santri di depan Mapolda Jabar tidak ditindak, tidak ditahan, dan sampai sekarang tidak ada penjelasan dari Mapolda Jabar.
Bukan hanya itu, tambah Sodik, ada kesengajaan pemihakan opini dimana Kahumas Polda Jabar bertindak melawan hukum dan melawan instruksi Kapolri yang melarang membuat berita hoax.
Humas Polda Jabar menulis berita hoax diwebsite atau fanpage yang menyebutkan bahwa PW Muhamadiyah Jabar menuduh dan mengecam tindakan FPI yang anarkis (yang kemudian dibantah oleh PW Muhamadiyah).
Sejalan dengan ketidakadilan ini, humas Polda Jabar juga tidak melakukan protap Mapolri yang menggelar konfrensi pers tentang rentetan peristiwa tersebut.
''Dengan fakta-fakta ketidakadilan ini, maka terbukti bahwa Kapolri telah salah menunjuk Irjen Anton Charlian sebagai Kapolda Jabar yang tindakannya bertentangan dengan tugas utama Polri, yakni menciptakan keamanan dan perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat,'' ujarnya.
Sodik menuturkan, jika ini dibiarkan, maka sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga layak jika Kapolri Tito yang sedang berusaha membangun Polri yang berintegritas dan profesional memeriksa bahkan mencopot Irjenpol Anton Charliwan sebagai Kapolda Jawa Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika