REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan, perlu ada perubahan dalam kebijakan pembangunan kekuatan TNI. Hal ini tidak terlepas dari ancaman nyata yang dihadapi Indonesia pada saat ini.
Menurut Panglima TNI, dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bangsa Indonesia sedang menghadapi kompetisi global. Kompetisi itu diantaranya adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat dan ketersediaan pangan yang sangat terbatas.
''Dan hal ini merupakan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia,'' kata Panglima TNI saat menghadiri Rapat Pimpinan Kemhan dan TNI tahun 2017 di Aula Bhinneka Tunggal Ika Gedung Sudirman Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/1).
Lebih lanjut, Panglima TNI menjelaskan, sebagai salah satu negara ekuator di dunia dan terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia mempunyai lautan yang paling luas dan daratan yang paling besar serta memiliki sumber energi hayati sepanjang tahun.
''Inilah yang menyebabkan negara-negara lain ingin merebut kekayaan alam Indonesia, karena energi fosil yang sudah makin menipis dan kompetisi global yang luar biasa saat ini,'' kata mantan Pangkostrad tersebut.
Karena itu, lanjut Panglima TNI, jika ditinjau dari letak geografis Indonesia dan pulau-pulau terluar serta hakekat ancaman baik dari aspek darat, laut maupun udara, maka perlu adanya perubahan kebijakan pembangunan kekuatan TNI.
Untuk menyusun pembangunan kekuatan TNI yang seutuhnya, ujar Panglima TNI, harus melihat letak pulau-pulau terluar Indonesia karena letak geografis justru menjadi keunggulan utama.
Selain itu, Panglima TNI pun berharap, ada perubahan kebijakan dalam membangun percepatan pembangunan TNI dan bukan lagi mengarah kepada Minimum Essential Force, tapi langsung ke pemenuhan Essential Force.
''Mari kita bersama-sama membangun kekuatan TNI dan jangan berpikir sederhana untuk membangun percepatan pembangunan TNI. Kekuatan TNI seharusnya Essential Force bukan Minimum Essential Force,'' ujar Panglima TNI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
