REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung optimistis target predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kota Bandung di APBD 2017 bisa tercapai. Menurut Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto, pihaknya optimistis bisa meraih WTP karena telah menyelesaikan 96 persen pendataan asset daerah.
"Bahkan, terus mengalami kemajuan," ujar Yossi kepada wartawan, Selasa (10/1)
Yossi mengatakan, tahun sebelumnya Pemkot Bandung belum bisa memperoleh opini WTP karena berdasarkan catatan Badan Pemeriksaan Keuangan(BPK) karena masih memiliki masalah aset. Yakni, dari Rp 23 triliun aset milik pemerintah kota, ada Rp 11,7 triliun yang administrasinya belum lengkap.
Namun, sekarang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menyelesaikan pendataan aset-aset tersebut capai 96 persen. “Kami ingin segera 2017 itu WTP, dan syaratnya itu di tata kelola aset. Alhamdulillah, dari catatan Rp 11,7 triliun sudah terdata, sudah terinventarisasikan,” kata Yossi.
Menurut Yossi, Pemkot telah melakukan verifikasi ke sejumlah aset pemerintah kota, bekerja sama dengan para lurah di kewilayahan. Ia pun turun langsung untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Sementara menurut Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung, Ade Fahrurozi, upaya yang dilakukan Pemkot Bandung untuk mencapai WTP tahun ini cukup bagus. Bahkan, Pemkot Bandung sudah memasang plang pada setiap lahan miliknya.
"Kan pemasangan plang itu menunjukkan ada proses untuk inventarisasi. Kan selama ini aset menjadi penghalang WTP," katanya.
Ade menilai, berhasil atau tidaknya upaya Pemkot Bandung dalam meraih WTP hasilnya tetap hanya bisa dilihat setelah ada opini dari BPK keluar. Namun, kalau pun tahun ini ternyata Pemkot Bandung masih belum mendapatkan WTP, Ia berharap di tahun berikutnya bisa mendapatkan opini tersebut.
"Kan daerah lain di Jabar sudah banyak yang dapat WTP. Ini jadi beban kita semua Kota Bandung kok belum dapat juga harusnya bisa dapat," katanya.
Ade berharap, ke depan urusan aset ini bisa selesai terkelola dengan baik. Karena, pengelolaan aset sekarang dikelola oleh dinas baru yakni Dinas Permukiman dan Pertanahan. "Aset saya yakin nantinya akan lebih tertata dengan baik," katanya.
Ade menilai, sertifikasi lahan di Kota Bandung ini masih lemah. Karena, tim kekurangan sumber daya manusia untuk sertifikasi. Agar lebih optimal, seharusnya dalam melakukan sertifikasi lahan Pemkot Bandung bisa menambah orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
