REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Anggaran pengembangan pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan (Disbudpar Sumsel) 2017 mengundangan keprihatinan DPRD Sumsel. Anggaran pariwisata Sumsel anjlok dibanding 2016.
Keprihatinan terhadap anggaran pengembangan sektor pariwisata tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati. “Anggaran untuk pengembangan pariwisata Sumsel pada APBD 2017 tidak signifikan. Anggaran pariwisata dalam APBD pokoknya kecil, saya tidak begitu hapal jumlahnya. Seperti anggaran untuk promosi kecil,” katanya, Senin (9/1).
Menurut anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, anggaran yang dialokasikan untuk sektor pariwisata tentu tidak signifikan jika dikaitkan dengan persiapan Sumsel yang akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 mendatang.
“Memang Sumsel ada mendapat bantuan anggaran sektor pariwisata dari APBN untuk pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Provinsi Sumsel, juga tanggungjawab pemerintah pusat yang turut menganggarkan dan memfasilitasi agar pariwisata di Sumsel bisa lebih maju,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Disbudpar Sumsel Irene Camelyn mengatakan, anggaran Disbudpar dari APBD pada 2017 sebesar Rp 9 miliar. Jumlah itu turun dibandingkan anggaran pada APBD 2016 yang mencapai Rp 18,5 miliar.
Menurut Irene, untuk anggaran 2016 tidak seluruhnya diterima Disbudpar Sumsel. Seiring dengan keputusan pemerintah melakuan efisiensi di berbagai sektor juga berimbas pada pemotongan anggaran Disbudpar.
“Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun anggaran 2016 juga ikut dipotong. Dari total anggaran yang disahkan dalam APBD Sumsel sebesar Rp 18,5 miliar dipotong sebesar Rp 646.500.000,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
