REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI—Pemkot Sukabumi terus berupaya menekan jumlah kawasan kumuh di lingkungan perkotaan. Targetnya, dalam dua tahun terakhir atau pada 2018 mendatang permasalahan tersebut sudah teratasi.

"Mudah-mudahan pada 2018 sudah tidak ada lagi kawasan kumuh,’’ ujar Kepala Dines Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi, Asep Irawan kepada wartawan Ahad (8/1).

Hingga akhir 2016 lalu luasan kawasan kumuh tersisa sebanyak 40,15 hektare yang tersebar di 33 kelurahan dan tujuh kecamatan. Sebelumnya, pada tahun 2015 kawasan kumuh mencapai 139 hektare. Sementara luas Kota Sukabumi secara keseluruhan mencapai 48,42 kilometer atau 4.842. hektare.

Upaya pemkot untuk menuntaskan kawasan permukiman ini terang Asep, sejalan dengan program pemerintah pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terutama dalam pencapaian 100-0-100 yakni 100 persen air bersih, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi.

Pada 2016 lalu, Kota Sukabumi mendapatkan bantuan program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP) fase kedua yang berasal dari pemerintah pusat. Total dana yang disalurkan untuk Kota Sukabumi mencapai Rp 15,4 miliar. Bantuan NUSP ini sambung Asep, sudah rutin didapatkan pemkot dari pemerintah pusat sejak 2009 lalu. Selain Sukabumi, ada puluhan kota atau daerah lainnya di Indonesia yang mendapatkan bantuan serupa.

Di samping mengatasi kawasan kumuh lanjut Asep, pemkot juga berupaya membantu perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) atau rutilahu. Data 2015 menyebutkan,  jumlah RTLH masih banyak sekitar 4.911 unit rumah. Untuk mengatasinya ungkap Asep, pemkot setiap tahunnya memberikan bantuan stimulus kepada warga.

Bantuan lainnya datang dari pemerintah pusat dan provinsi. Selain anggaran pemerintah, program perbaikan RTLH juga ada yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Sukabumi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika