REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat Achmad Buchori mengakui masih ada pungutan liar (pungli) yang dilakukan stafnya. Pungli yang dilakukan kebanyakan dalam proses pengurusan pernikahan di kantor urusan agama (KUA).
"Hal-hal semacam ini (pungli) memang mungkin masih saja terjadi yang dilakukan aparat-aparat kita di KUA yang masih menerima," kata Buchori di Kota Bandung, Kamis (5/1).
Buchori menuturkan pungli yang dilakukan dalam pengurusan pernikahan tentu tindakan yang tidak dibenarkan. Meski peluangnya dinilai relatif besar karena beberapa faktor. Menurutnya, pungli sering muncul disebabkan adanya proses panjang yang menjadi tahapan pemgurusan pernikahan. Mulai pencatatan dari tingkat RT/RW, kelurahan sampai kecamatan sebagai bagian verifikasi identitas penduduk.
Selain itu, timbulnya pungli bukan karena diminta pegawai di KUA saja. Selama ini masih banyak juga masyarakat yang menginginkan proses pernikahan dilakukan secara instan sehingga rela membayar lebih agar dimudahkan. "Nah proses yang panjang ini ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk pungli," ujar dia.
Selain pungli, ada masyarakat yang membayar melebihi dari tarif yang ditetapkan sebagai bentuk ucapan terima kasih. Buchori menegaskan Kemenag sejatinya telah membebaskan biaya pernikahan jika prosesnya dilakukan di kantor KUA pada hari kerja. Sedangkan pernikahan yang dilakukan di rumah atau tempat lain yang ditentukan akan dikenakan biaya sebesar Rp 600 ribu. "Jadi seandainya ada yang menetapkan tarif nikah diluar tarif resmi itu berarti pungli," ucapnya.
Untuk menghindari Pungli tersebut, ia menyarankan agar masyarakat dalam melakukan pengurusan pernikahan dapat melakukan sendiri, tidak menggunakan jasa orang lain sehingga peluang pungli dapat diminimalisasi.
Ia menambahkan pihaknya juga terus melakukan imbauan kepada seluruh jajarannya di Kemenang Jabar untuk menghindari pungli. Apalagi pegawai telah diberikan berbagai tunjangan. "Mereka diberikan, tujangan kinerja, gaji, tunjangan operasional itukan lebih dari cukup," ucapnya.
Ia juga meminta bantuan masyarakat untuk melaporkan jika ada petugasnya yang menarik pungli. Laporan ini dapat membuat jera dan takut pegawai lainya. Dengan demikian lingkungan Kemenag Jabar dapat bebas dari pungli
Ikuti Whatsapp Channel Republika